Balikpapan – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pemandu wisata yang menguasai bahasa asing, menjadi salah satu kendala pengembangan pariwisata Kalimantan Timur. Padahal, peluang mendatangkan wisatawan mancanegara semakin terbuka seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan bertambahnya konektivitas penerbangan internasional melalui Balikpapan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Astindo) Kaltim, Wilyan Levin, mengatakan kesiapan SDM perlu menjadi perhatian pemerintah agar pelaku usaha perjalanan wisata dapat memaksimalkan peluang pasar yang tersedia.
Menurutnya, agen perjalanan wisata sebenarnya telah memiliki platform pemasaran untuk menawarkan berbagai destinasi di Kalimantan Timur. Namun, keterbatasan tenaga pemandu yang memiliki kemampuan bahasa asing masih menjadi hambatan dalam memberikan layanan kepada wisatawan mancanegara.
“Kalau kita mau wisatawan asing datang dalam jumlah banyak, paling tidak harus disiapkan pemandu yang bisa berbahasa asing. Sekarang wisatawan China juga menjadi salah satu pasar yang potensial, tetapi kita masih minim pemandu yang menguasai bahasa Mandarin,” ujarnya.
Levin berharap pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lebih serius menyiapkan program peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan bahasa asing bagi pemandu wisata.
Ia menilai, kesiapan tenaga profesional menjadi faktor penting agar pelaku usaha perjalanan wisata dapat lebih mudah memasarkan paket wisata kepada wisatawan asing.
Selain peningkatan kualitas SDM, Astindo Kaltim meminta pemerintah konsisten merawat objek wisata. Menurut Wilyan, sejumlah destinasi berpotensi kehilangan daya tarik apabila tidak disertai pemeliharaan secara berkelanjutan.
“Merawat objek wisata itu penting. Awalnya dibangun dengan baik, tetapi lama-kelamaan tidak terawat. Kami meminta konsistensi pemerintah dalam pemeliharaan destinasi,” katanya.
Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, ia mengusulkan agar pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha dan mitra pariwisata, misalnya melalui kegiatan kebersihan pantai maupun perawatan kawasan wisata.
Di sisi lain, Wilyan menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap kepastian hukum pelaku usaha perjalanan wisata. Ia berharap seluruh anggota Astindo memiliki badan hukum yang jelas sehingga aktivitas usaha dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pelaku usaha lain.
Menurutnya, persoalan legalitas perlu mendapat perhatian agar tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab tidak berdampak terhadap reputasi industri perjalanan wisata secara keseluruhan.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, Astindo Kaltim tetap optimistis terhadap prospek pariwisata daerah. Kehadiran IKN dan peluang peningkatan konektivitas penerbangan internasional dinilai dapat membuka pasar baru bagi industri perjalanan wisata.
“Kami berharap pemerintah dan pelaku usaha bisa bergandengan tangan membangun pariwisata Kalimantan Timur. Kita perlu saling terhubung, berkolaborasi, dan tumbuh bersama,” tutupnya.