SENDAWAR – Dukungan terhadap aksi yang digelar Solidaritas Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mendapat dukungan dari banyak pihak, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, salah satu diantaranya dari Pengadilan Negeri Kutai Barat (PN Kubar), Rabu (9/10/2024).
Ketua PN Kubar Kelas II melalui Humas Buha Ambrosius Situmorang meluruskan kalau gerakan solidaritas Ikahi sebenarnya bukan mogok bekerja atau demo tapi ajakan untuk melakukan cuti secara bersama-sama alias massal mulai Senin (7/10/2024) lalu hingga Kamis (10/10/2024) besok.
“Bukan aksi demo juga bukan mogok tapi aksi menyuarakan hak-hak hakim kepada pemangku jabatan yang berwenang lewat cuti massal,” ucap Buha.
Aksi dilakukan untuk menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah para pengadil yang dilakukan di Jakarta yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, pimpinan Ikahi, Menteri Keuangan, DPR RI, Komisi Yudisial juga Kemenkumham berkaitan diantaranya perubahan kenaikan atas kesejahteraan hakim, jaminan keamanan dan keselamatan yang sampai saat ini belum ada dilakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) nya.
Sebagai kategori pejabat negara, banyak hak-hak hakim yang belum terpenuhi, seperti rumah dinas dan fasilitasnya, mobil, hingga persoalan kesehatan. Tujuan utama dari tuntutan ini adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam integritas hakim. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan tersebut, hakim-hakim di bawah IKAHI memperjuangkan haknya.
“Intinya kami selalu mendukung tetapi pelayanan persidangan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang ditunda. Untuk cuti bersama biasanya akhir tahun baru cuti,” ungkapnya.
Mengenai kemungkinan adanya aksi lanjutan kalau aksi Ikahi tak mendapat tanggapan dari pemerintah, Buha menyebutkan bahwa mereka mengikuti hasil perkembangan selanjutnya.
“Kami menunggu dinamikanya. Selama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai hakim dan itu ada dalam koridor dan batasan-batasan yang terukur dan memang baik adanya tentu kami mendukung,” tuntas Buha. (wa)
