Jakarta — Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat mendukung rencana pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antar pemerintah atau Government to Government (G to G) antara Indonesia, Kazakhstan, dan Tajikistan terkait kerja sama lingkungan dan energi hijau.
Dukungan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kerja Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan, Fadjroel Rachman, di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (9/5/2026).
MenLH Jumhur Hidayat menyebut ketiga negara memiliki kesamaan visi dan misi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengembangan energi ramah lingkungan.
“Ketiga negara memiliki kesamaan visi dan rencana aksi terkait perubahan iklim, pengelolaan air, sampah, green energy hingga green investment yang melibatkan BUMN, swasta, pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Jumhur.
Menurutnya, kerja sama tersebut berpotensi mencakup proyek Waste to Energy, dekarbonisasi smelter, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar di Indonesia.
Jumhur menambahkan, kesamaan agenda tersebut menjadi modal penting membangun kerja sama selatan-selatan atau South-South Cooperation on Environment yang saling menguntungkan.
“Kami sepakat untuk merumuskan ruang lingkup MoU yang mencakup transfer pengetahuan, investasi hijau, dan proyek percontohan,” tegasnya.
Sementara itu, Dubes Fadjroel Rachman menyoroti peluang kerja sama di sektor PLTA, termasuk potensi pengembangan PLTA Kayan di Kalimantan Utara dan Mamberamo di Papua.
Ia mengungkapkan, hubungan bilateral di sektor air sebenarnya telah mulai dirintis sejak pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan Perdana Menteri Tajikistan Kokhir Rasulzoda pada World Water Forum 2024 di Bali.
“Tajikistan memiliki pengalaman teknis dalam pembangunan bendungan dan sistem hidroelektrik, termasuk Bendungan Norak berkapasitas 3.000 MW dan Bendungan Rogun yang direncanakan mencapai 3.780 MW,” kata Fadjroel.
Selain itu, Fadjroel berharap Menteri LH dapat menghadiri sejumlah forum internasional seperti Konferensi Air PBB 2026 di UAE dan KTT Iklim PBB COP31 2026 di Turki guna memperkuat pembahasan kerja sama tersebut.
“Ini bukan sekadar diplomasi biasa, tetapi action-oriented partnership menuju energi hijau dan ekonomi sirkular,” pungkasnya.