MediaDayak.co.id, IKN – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan perkembangan positif. Minat investor dari dalam dan luar negeri terus meningkat seiring dengan penguatan tata kelola dan penyederhanaan proses perizinan yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.
Di bawah kepemimpinan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, proses investasi kini lebih ringkas dan efisien tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hambatan birokrasi diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, namun prinsip kehati-hatian tetap dijaga.
Salah satu capaian nyata adalah dimulainya implementasi KPBU unsolicited (inisiatif non-pemerintah) di sektor hunian. Dua proyek telah memperoleh persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), yaitu:
Pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit bertipe 190 m².
Pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
Kedua proyek ditargetkan memulai transaksi pada kuartal II tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Ini menjadi tonggak awal konkret pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan.
Selain dua proyek tersebut, terdapat juga investor lain yang aktif berproses:
Investor nasional: Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti–Truba.
Investor asing: Konsorsium IJM–CHEC (Malaysia–Tiongkok) dan Maxim.
Ciputra dan Konsorsium IJM–CHEC telah menyelesaikan Feasibility Study (FS) dan saat ini dalam tahap evaluasi dokumen. Sementara Triniti–Truba dan Maxim sedang memfinalisasi FS sebelum masuk tahap evaluasi.
Tiga proyek tambahan juga tengah berproses setelah menerima Letter-to-Proceed (LtP), yakni oleh:
Adhi Karya
Konsorsium Samsung C&T – Brantas Abipraya
Konsorsium PJ-IC Bee Invest – Promec – Ozturk Holdings
Investor tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam. Total indikasi nilai investasi untuk sektor hunian mencapai Rp63,3 triliun.
Sementara itu, KPBU di sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan prospek menjanjikan. Tercatat lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia sedang menyusun FS dan evaluasi dokumen. Nilai investasi sektor ini diperkirakan mencapai Rp71,8 triliun, dengan Rp55 triliun berasal dari investor asing.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa KPBU bukan hanya percepatan pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang.
> “Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak, dari swasta, kementerian terkait, hingga auditor pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama di semua tahapan investasi,” ujarnya.
Tingginya minat swasta tercermin dari sembilan calon investor lainnya di sektor hunian yang masih menunggu kesempatan karena keterbatasan ruang fiskal untuk skema AP. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa mereka akan diundang untuk mengikuti skema KPBU solicited (tender terbuka) di masa mendatang.
> “Minat terhadap KPBU sektor hunian harus diselaraskan dengan prioritas pembiayaan sektor lain melalui skema AP. Karena itu, investor yang belum bisa menjadi pemrakarsa akan diarahkan untuk ikut tender terbuka,” jelas Agung.
Dengan tata kelola yang diperkuat, proses yang semakin efisien, dan kepemimpinan yang adaptif, skema KPBU kini menjadi tulang punggung dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia.