Usai Penerimaan CPNS, Pemkab Barito Timur Gelar Seleksi Tenaga Honorer

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas

Tamiang Layang , Media Dayak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya meningkatkan kinerja tenaga honorer baik yang berstatus pegawai harian lepas (PHL) maupun pegawai harian tetap (PHT).

“Upaya peningkatan kineja itu, kami mulai dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menggaji sesuai upah minimum kabupaten,” kata Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Senin (17/2).

Seleksi dilakukan untuk menjaring 1.000 honorer yang akan diberikan gaji sesuai UMK Bartim dengan tuntutan bekerja profesional dan berintegritas. Seleksinya direncanakan setelah tes CPNS selesai.

Tes honorer tersebut menggunakan “sistem computer assisted tes”’ (CAT) pada April 2020 mendatang dan saat ini masih digodok. Untuk besaran gaji sesuai UMK yakni Rp2,7 juta per bulannya.

Menurut Bupati, para honorer yang mengikuti seleksi adalah dari tamatan SMA sederajat hingga sarjana (S1). Setelah lulus seleksi mereka dituntut disipilin dan profesional dalam bekerja.

Sebagai abdi negara, mereka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, baik UU ASN, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur kewajiban dan larangan ASN.

“Tenaga honorer tersebut terdiri dari tiga bidang, yakni kesehatan, pendidikan dan tenaga administrasi. Untuk formasinya sendiri akan disusun tim panitia seleksi honorer Pemkab Bartim dengan menyesuaikan kebutuhan perangkat daerah,”jelasnya.

Data kebutuhan pegawai, baik PNS, maupun tenaga honorer sudah disampaikan masing-masing perangkat daerah pada tahun 2019 dan sudah masuk BKPSDM Barito Timur. 

Untuk formasi awal dari 1.000 honorer yang akan diseleksi terdiri dari 440 orang tenaga guru kelas, 251 orang tenaga kesehatan dan 309 orang tenaga admnistrasi.

Honorer tersebut, ditempatkan sesuai komposisi kebutuhan perangkat daerah seperti tenaga guru kelas, tenaga kesehatan pelosok dan administrasi perkantoran. 

Data pegawai honorer saat ini sebanyak 3.815 orang yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Kemampuan keuangan daerah hanya bisa menggaji 1.000 honorer dengan standar UMK.

“Kami melaksanakan seleksi ini secara bertahap karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”ungkap Bupati. (Ant)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close