Tuntut Kesejahteraan, Driver Online Unjuk Rasa Digedung Dewan

Demonstrasi – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi Diver Online saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalteng.(Media Dayak/Novan)

Palangka Raya, Media Dayak

Sejumlah masyarakat yang tergabung aliansi Driver Online  di Kota Palangka Raya, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng),jalan S.Parman, Selasa (3/3), guna menuntut keadilan serta kesejahteraan bagi profesi Driver Online.

Menurut Koordinator unjuk rasa Yadi Woshinton, ada sejumlah aturan Pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai ojol. Salah satunya yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng nomor 40 tahun 2019 dan Peraturan Menteri (PM) nomor 118.

“Kami menolak PM nomor 118 untuk diterapkan di Kalteng serta meminta Pergub nomor 40 tahun 2019 di cabut, karena adanya 2 aturan ini menambah beban dari para Driver online mengingat secara tidak langsung melegalkan monopoli usaha dengan memaksa kami untuk bergabung dengan koperasi atau UMKM. Sedangkan namanya Driver online itu usaha mandiri,”Ucap Yadi, saat menyampaikan orasinya.

Dirinya juga menjelaskan, hadirnya aplikator Driver online tentu memberikan angin segar bagi masyarakat luas, terkhusus bagi masyarakat yang ingin menjadi Mitra Aplikator guna  mendapatkan penghasilan. Sehingga banyak masyarakat yang bergabung menjadi Mitra Gojek, Grab Maxim dan lain-lain dengan jumlah berkisar 1.500 Orang di Kota Palangka Raya.

Selain itu, dirinya juga menerangkan, bahwa Visi Gubernur Kalteng nyaris berjalan mulus dengan hadirnya Aplikasi Transportasi, karena Masyarakat dapat bekerja dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan mudah, murah dan menguntungkan. Bahkan Driver Online sejak awal melalui sistem aplikasi, terhimpun secara mandiri dan individual, dengan aset yang diperoleh oleh usaha sendiri dan mengoptimalkan aset mereka untuk dapat memelihara aset itu dan menambah penghasilan untuk kehidupannya serta keluarganya.

Namun hadirnya PM 118 dengan diperkuat oleh Pergub nomor 40 Tahun 2019, dianggap membuat gejolak ditengah kemajuan Tehnologi saat ini. Pasalnya, peraturan tersebut dibuat berdasarkan pola lama yang dipaksakan tanpa Kajian terhadap Penghasilan Driver Car Online serta kemajuan teknologi yang berkembang secara cepat.  

“PM nomor 118 dan Pergub nomor 40 Tahun 2019, membuat aturan kepada Driver Online harus terdaftar dalam Perusahaan atau Koperasi, hal ini dimanfaatkan oleh Koperasi-Koperasi untuk memaksa Driver Online bergabung dan menarik iuran pokok dan wajib kepada para Driver Car Online yang berdampak pada penghasilan dan pendapatan Driver Online. Tidak hanya sampai disitu, Pemerintah Daerah melalui Koperasi mengatur Kuota bahkan Mengancam jika tidak bergabung ke  dalam Koperasi maka akan memberhentikan Driver Car Online yang lebih dulu bekerja melalui Aplikasi sebelum peraturan ini terbit,”Tandasnya.

Ditegaskan Yadi, seharusnya Pemerintah bisa merangkul Driver Online dengan membina dan membimbing untuk mencapai Sejahtera dan menjadi Berkah bagi Masyarakat luas, bukan malah membuat aturan yang justru merugikan Driver Online. Melihat ketidakadilan dari Pergub No. 40 Tahun 2019 ini, maka Aksi Damai ini ada, untuk menuntut Pemerintah Daerah dapat mencabut Pergub No. 40 Tahun 2019 dan tidak menerapkan PM 118 di Provinsi Kalteng.

“Pada intinya, kami sangat berharap agar Visi Gubernur Provinsi Kalteng dapat terwujud dengan dicabutnya Pergub No 40 Tahun 2019 dan Penolakan Penerapan PM 118 di Provinsi Kalteng, sehingga Masyarakat dapat menikmati kemajuan teknologi dan mencapai kehidupan yang Sejahtera dan Berkah bagi semua,”Pungkasnya.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close