Tingkatkan Sosialisasi Perananan Legislatif dan Eksekutif

Duwel Rawing

Palangka Raya, Media Dayak

       Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Duwel Rawing menegaskan, saat ini kalangan masyarakat masih banyak yang belum mengerti antara peranan Legislatif dan Eksekutif, sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi terkait tugas, fungsi maupun peranan dari 2 bidang lembaga tersebut.

Menurutnya, saat ini merupakan saat yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengerti peranan dan fungsi dari Legislatif. Pasalnya, anggota DPRD Kalteng periode 2019–2024 baru saja di kukuhkan.

“Dengan dilantiknya anggota DPRD Kalteng periode 2019–2024, tentu hal ini merupakan kesempatan bagi Legislatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, apa sebenarnya tugas pokok maupun peranan dari Legislatif. Walaupun sejajar dengan eksekutif, Legislatif mempunyai perbedaan peranan yang signifikan, baik dari segi tugas dan fungsi,”Ucap Duwel Rawing, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, pekan kemarin.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gununh Mas dan Kota Palangka Raya ini juga menjelaskan, fungsi maupun peranan dari Legislatif adalah tidak hanya sekadar menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan direalisasikan oleh Eksekutif, tetapi Legislatif juga berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program Pemerintah maupun pembahasan pemanfaatan anggaran bagi program yang direalisasikan Satuan Operasi Perangkat Daerah (SOPD).

“Disinilah yang harus di pahami oleh masyarakat,bahwa fungsi maupun peranan dari Legislatif tidak hanya sekadar menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan direalisasikan oleh Eksekutif, tetapi Legislatif juga berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program Pemerintah maupun pembahasan pemanfaatan anggaran bagi program yang direalisasikan SOPD, termasuk melakukan pembahasan–pembahasan yang bersifat pro rakyat,”Ujar Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Senada, Ketua Tim pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kalteng Y. Freddy Ering menegaskan, bahwa penyelenggaran teknis birokrasi maupun program yang dicanangkan untuk kepentingan masyarakat luas, berada pada ranah eksekutif.

Menurutnya, saat ini paradigma yang beredar di masyarakat adalah DPRD termasuk salah satu lembaga yang juga ikut serta dalam pelaksanaan teknis dari program-program pemerintah. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan peranan tugas serta fungsi legislatif yang telah diatur dalam perundang-undangan.

“Ada beberapa hal yang harus di pahami bersama, salah satunya yaitu peranan tugas dan legislatif. Karena tugas legislatif adalah menjadi kepanjangan tangan rakyat untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak eksekutif dan untuk pelaksana teknisnya berada di ranah eksekutif yang dalam hal ini adalah pemerintah, baik dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah,” Tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengungkapkan, selain menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Tugas dan fungsi legislatif lainnya adalah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program-program yang direalisasikan oleh eksekutif, sehingga paradigma yang beredar dimasyarakat tentu harus diubah,” Terangnya.

Dikatakan Freddy, tidak hanya bagi masyarakat, para anggota legislatif pun harus memahami tugas, peranan serta fungsi dari DPR, karena yang bertugas memberikan pemahaman terkait tugas DPR kepada masyarakat adalah dari para anggota Dewan sendiri.

“Saya hanya menekankan, bahwa  tidak hanya masyarakat yang harus memahami tugas dan fungsi legislatif, tetapi para anggota Dewan pun sama karena saat ini, incumben hanya bertahan 10 orang saja di DPRD Kalteng. Sedangkan sisanya adalah anggota Dewan baru jadi harus lebih banyak belajar. Terutama pada saat melaksanakan reses dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa DPR hanya kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, bukan pelaksana teknis,”Pungkasnya.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close