Sosialisasi Program TORA ke Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Foto : H.M. Sriosako

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya Dinas/instansi terkait, untuk meningkatkan sosialisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat. Pasalnya, sosialisasi program yang diusung oleh Pemerintah pusat tersebut, saat ini dinilai masih sangat minim.

Menurut anggota DPRD Kalteng H.M.  Sriosako, program tersebut selama ini banyak menjadi keluhan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat yang memiliki kebun di wilayah kawasan hutan. Oleh karena itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, selain dari dinas terkait pihaknya dari DPRD Kalteng juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

“Kita sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, bahwa sudah ada aturannya, peraturan menterinya untuk kebun rakyat yang berada dikawasan hutan agar bisa diurus secara kolektif. Pengurusan ini dapat dilakukan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang berada di Bukit Hindu,” Ucap Sriosako, saat dibincangi Dayak Pos, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Kamis (21/11).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan kota Palangka Raya ini juga mengatakan, kepengurusan tersebut, dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga, apabila memang ada kebun rakyat yang terkelola dengan baik serta ada Surat Kepemilikan Tanah (SKT) nya, namun berada di lokasi kawasan hutan, bisa dilakukan pelepasan secara Partial.

Selain itu, anggota Komisi II yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini juga memperjelas, apabila sudah dilepaskan status kawasan hutannya, kebun rakyat tersebut bisa diajukan untuk sertifikatnya.

“Itulah upaya-upaya yang nanti akan kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat itu memiliki kebun dikawasan hutan, asalkan surat menyuratnya sudah lengkap dan diakui legalitasnya, maka boleh diajukan untuk pelepasan status kawasan hutannya supaya bisa diajukan sertifikatnya,” pungkas Politisi dari Partai Demokrat Kalteng ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close