Presiden Jokowi Kunjungi Natuna Tegaskan Kedaulatan NKRI

Oleh : Dinindya Putri )*

Presiden Jokowi mengunjungi Natuna pada Rabu (8/1/2020). Kedatangan Presiden ke Natuna merupakan bukti ketegasan Pemerintah terhadap kedaulatan NKRI yang tidak dapat ditawar.

Klaim sepihak oleh China atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya tentu tidak bisa diterima, Pemerintah Indonesia pun menunjukkan ketegasannya untuk mempertahankan Natuna sebagai bagian dari NKRI.

Masalah di perairan Natuna sendiri bermula ketika kapal pencari ikan asal Tiongkok dilaporkan telah masuk ke wilayah perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal tersebut, bahkan dikawal langsung oleh Kapal Coast Guard China yang juga termasuk ke perairan Natuna. Pelanggaran tersebut terjadi pada 30 Desember 2019 lalu.

            Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah perairan Natuna dimasuki kapal pencari Ikan dan Coast Guard Milik China.

            Padahal, Perairan di Natuna telah masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia berdasarkan konvensi UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) pada tahun 1982.

            Atas pencurian tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melancarkan protes keras ke China dan memanggil Dubes China untuk Indonesia. Tanpa ada kompromi sedikitpun Nota Protes sudah diberikan.

            Hari ini 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Natuna Provinsi Riau. Jokowi beserta rombongan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, disana dirinya akan melakukan peninjauan terhadap jajar kapal dan bertemu dengan para Nelayan.

            Kunjungan Jokowi ke Natuna dilakukan di tengah klaim China atas perairan di sekitar kepulauan Nansha (Spratlay Islands) yang tidak jauh dari Natuna. Klaim tersebut bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri.

            Dini Shanti Purwono selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum mengatakan, bahwa sikap Presiden Jokowi sudah jelas, Negara Indonesia akan terus mempertahankan apa yang menjadi haknya, dalam hal ini terkait Natuna.

            Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

            Rencana kedatangan presiden ditandai dengan keberangkatan Panggdam Bukit Barisan Mayor Jenderal M. Sabrar Fadhilah.

            Dirinya memastikan bahwa situasi Natuna sangat kondusif. Meski demikian, Sabrar tidak menampik bahwa pasukan yang ditempatkan di Natuna dalam keadaan siaga perang.

            Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigjen Gabriel Lema menyatakan, dalam kunjungan kerjanya di Natuna, Presiden akan melaksanakan rapat terbatas (ratas). Khususnya terkait dengan konflik di Laut Natuna Utara.

            Di sisi lain, Jenderal TNI-AL tersebut memastikan akan memberikan perlindungan kepada para nelayan lokal, termasuk nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa yang dikirim pemerintah ke Natuna Utara.

            Sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat mengatakan bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita. Pernyataan tersebut sudah disampaikan beberapa kali oleh pihak Istana.

            Sementara itu, 9 hari sejak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melayangkan nota protes diplomatik, Belum terdapat tanda-tanda China akan mematuhi zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia. Kapal Ikan dan Coast Guard Tiongkok juga masih bertahan di Perairan Natuna Utara.

            Bahkan, ada informasi mengenai tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke ZEE Indonesia di wilayah Kepulauan Riau tersebut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) melihat hal tersebut sebagai potensi penguatan dari Tiongkok.

            Sampai saat ini, Bakamla juga terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara. Hingga kemarin, kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia.

            Tentu saja Indonesia tidak ingin kecolongan dan turut unjuk kekuatan, dua kapal Bakamla dari Batam dikirim untuk membantu kapal yang lebih dahulu berada di wilayah perairan Natuna Utara.

            Kekuatan juga ditambah dengan pengerahan empat pesawat tempur F-16 dari skuadron udara 16, Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

            Pengerahan pesawat tempur tersebut adalah bentuk tindaklanjut dari perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pesawat F-16 itu berpatroli di atas Laut Natuna dengan sandi Operasi Lintang Elang 20.

            Tentu saja pemerintah Indonesia secara keseluruhan telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga perairan di Natuna, ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk dari kepedulian negara atas kedaulatannya.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik