Pokir Bukan Proyek Titipan Dewan

H M Yahya SE SH M AP

Kasongan, Media Dayak

Pokok-pokok fikiran (Pokir) bukanlah proyek titipan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang benar pokir adalah proyek titipan rakyat melalui Dewan. “Kalau di Kabupaten Katingan, pokir adalah proyek titipan masyarakat Katingan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan,“ kata salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Katingan, H M Yahya kepada sejumlah media, Kamis (13/2) tadi.

            Adapun pokir dimaksud, wajib disampaikan oleh DPRD Kabupaten Katingan. Karena, hal itu menurutnya sebagai tindak lanjut hasil reses yang dilaksanakan oleh daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing, untuk ditindaklanjuti lagi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dalam bentuk program/kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

            Hal ini menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Katingan dua priode ini sudah diatur dalam berbagai regulasi secara konstitutional. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) pasal (96) disebutkan DPRD mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan. “Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah, saya akan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan NKRI,” jelasnya.

            Hal ini, lanjutnya, dipertegas lagi dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapilnya.

            Selanjutnya, regulasi lain yang mengatur Pokir ini menurutnya termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

            Agar dapat diimplementasikan dalam APBD, maka Pokir menurutnya harus dikaji sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Katingan. ”Agar pokir ini dapat berjalan baik, harus diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegas pengajar/dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UPM) Kampus II Kasongan ini. (Kas)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close