PNBP Kehutanan Kalteng Selalu Capai Target

Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy saat mewakili Wakil Gubernur Kalteng membuka rakor pengawasan daerah provinsi Kalteng tahun 2019, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (20/11).(Media Dayak/Yanting).

Palangka Raya, Media Dayak

       Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sri Siswanto mengungkapkan, Kalteng adalah salah satu penyuplai kayu terbesar di Indonesia, sehingga kontribusi capaian Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan Kalteng selalu mencapai target yang ditentukan, bahkan pada tahun 2018 lalu PNBP Kalteng melampaui target.

“Contohnya, pada tahun 2018 di bidang kehutanan sudah melampaui target, tahun lalu targetnya Rp816 miliar lebih mampu mencapai Rp857 miliar lebih. Jika dalam hitungan persentase itu 105 persen,” terang Sri Siswanto saat gelar pers conference bersama media partner di aula Dishut Kalteng, Rabu (20/11).

Meski pihaknya mengakui tahun 2019 belum mencapai target yang ditentukan hingga di bulan Oktober yang lalu. Hal tersebut diakibatkan harga kayu di pasaran tahun ini (2019, red) mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga berkurangnya nilai rupiah yang dari apa yang diharapkan sebelumnya.

Sri Siswanto juga mengungkapkan, hampir 50 persen kebutuhan kayu di Indonesia asalnya dari Kalteng. “Jadi Kalteng itu salah satu penyuplai kayu terbesar di Indonesia ini,” katanya menegaskan kembali.

Sementara itu Sri Siswanto juga mengungkapkan, bahwa Kalteng memiliki kawasan hutan aktif sebesar 12,3 juta ha kawasan hutan, dari luasan 15,3 juta ha, atau sekitar 80,45 persen dari luasan hutan yang ada di Kalteng, sedangkan untuk areal penggunaan lain (APL) sekitar 2 juta 900 ha lebih.

Selain itu, pihaknya juga menyebutkan salah satu keberhasilan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melakukan kerjasama pemanfaatan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang dulunya belum ada namun di era kepemimpinan Sugianto Sabran dan Habib Ismail bin Yahya telah melakukan kerjasama KPHP pada wilayah tertentu di daerah ini dengan pihak swasta yang dilakukan dalam perjanjian kontrak.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, beberapa kawasan yang belum di pangku (dikelola) pemerintah provinsi telah membentuk yang nama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). “Alhamdulillah saat ini di Kalteng telah terbentuk 33 unit KPH. Dulu tidak ada, hanya masa pemerintahan Kalteng Berkah KPH terbentuk, jadi kawasan hutan yang belum dikelola dengan luas 8,5 juta ha adalah tanggung jawab KPH ini,” bebernya seraya menegaskan bahwa seluruh kawasan hutan yang ada di Kalteng saat ini sudah ada yang memangku (kelola, red) sehingga tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dikelola dan ditunggu.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close