Pilkada 2020, Partai Golkar Siap menjalin Komunikasi Politik Untuk Berkoalisi

Foto : Hj. Siti Nafsiah

Palangka Raya, Media Dayak

       Ketua tim penjaringan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj. Siti Nafsiah menegaskan, bahawa Partai Golkar akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh Partai Politik (Parpol) di Bumi Tambun Bungai, dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2020 mendatang.

Pasalnya, Partai Golkar tidak dapat mengusung calon sendiri, baik Gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengingat saat ini Partai Golkar hanya mendapat 7 kursi dan masih harus melengkapi sebanyak 2 kursi dari total persyaratan 9 kursi, untuk mengusung calon kepala daerah.

“Saat ini DPD Partai Golkar Kalteng mendapat 7 kursi di Provinsi dan mengingat persyaratan yang mengharuskan bahwa Partai Politik harus mendapat 9 kursi untuk mengusung kepala daerah, jadi kita harus melengkapi sebanyak 2 kursi untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan cara menjalin komunikasi bersama Parpol yang ada di Kalimantan Tengah,”Ucap Siti Nafsiah, saat dibincangi Dayak Pos, di Sekretariat DPD Partai Golkar Kalteng, jalan Imam Bonjol, Kamis (7/11).

Wakil ketua I bidang organisasi DPD Partai Golkar Kalteng ini juga menjelaskan, salah satu alasan DPD Partai Golkar melaksanakan pendaftaran bakal calon secara terpisah antara Gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati adalah Partai Golkar tidak bisa mengusung sendiri, dalam arti harus berkoalisi mengingat jumlah kursi yang didapat saat ini belum memenuhi persyaratan.

“Mengapa dibuat pendaftaran secara terpisah, pertimbangannya adalah Partai Golkar tidak bisa mengusung sendiri. Jadi  tidak mungkin Partai Golkar bisa memasangkan para bakal calon sedangkan kursi yang kita dapat belum mencukupi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, apakah nanti pasangan kepala daerah ini kita tentukan setelah adanya komunimasi politik bersama Partai lain, baik diposisi KH 1 maupun KH 2 dan itu tergantung dari Komunikasi, koordinasi termasuk kesiapan dari Partai sendiri untuk mengusung, dalam arti ada kesepakatan – kesepatakan yang terjalin dan hal ini sudah diatur ditingkat pusat,”Pungkas anggota DPRD Kalteng periode 2019 – 2024 yang menjabat sebagai Wakil ketua Komisi III, membidangi kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close