Pendamping Desa Instrumen Penting Undang-Undang Desa

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat meninjau stan menjual produk lokal dari berbagai Kabupaten/Kota yang merupakan produk unggulan daerah masing-masing Kabupaten/Kota seusai membuka Rakor P3MD, Jum’at (30/8). (Media Dayak/Yanting).

Palangka Raya, Media Dayak

       Sekretaris Daerah Sekda provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menyebutkan keberadaan para pendamping desa, merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan undang-undang Desa.

Hal itu disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Swiss-Belhotel Palangka Raya, Jumat (30/8).

“Sesuai dengan Tema Rakor yang diusung yaitu ‘Evaluasi Pendampingan Desa, Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II, serta Percepatan Dana Desa Tahap III Tahun 2019’, saya berharap agar segala hal yang menjadi kendala pendampingan desa, seperti penyaluran dan percepatan dana desa di setiap tahap dapat ditemukan solusi dan jalan keluarnya,” terang Sekda Kalteng.

Melalui Rakor tersebut pihaknya menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh stake holder terkait di setiap tingkatan agar dapat melakukan langkah-langkah dan upaya strategis, baik di dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan didalam mempercepat proses penyaluran dan pencairan dana desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Program ini haruslah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan pembangunan, khususnya di kawasan perdesaan. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan, merupakan salah satu langkah strategis yang mesti dilakukan,” tegas Fahrizal. 

Diungkapkan Fahrizal, ahun anggaran 2019 ini merupakan tahun ke Lima penyaluran Dana Desa, sebagai bentuk perwujudan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama lima tahun dana desa yang dikucurkan secara bertahap, telah membawa dampak positif dan beberapa perubahan mendasar di desa.

“Perbaikan tata pemerintahan, tata kelola keuangan, pembangunan diberbagi sektor dan pemberdayaan masyarakat desa, perlahan namun pasti perubahannya mulai dirasakan oleh masyarakat desa. Tentu kedepannya, masih banyak hal yang ingin kita capai bersama. Namun disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti kita benahi bersama,” urainya.

Persoalan kemiskinan kesenjangan sosial dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat perdesaan, menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi saudara-saudara sekalian sebagai pelaku, pendamping, pengawas, dan pembina program di daerah tugas masing-masing, tambah Sekda.

Lebih lanjut Sekda menyebut, dalam konteks Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, P3MD sangat sejalan dengan Visi Misi Bapak Gubernur, khususnya pada misi yang ke 4 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan Usaha Ekonomi merupakan salah satu program percepatan prioritas daerah yang masuk dalam program penanggulangan kemiskinan termasuk tenaga kerja dan pemberdayaan. 

“Kami menyadari bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu P3MD juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah saat ini. Menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalteng, khususnya bagi masyarakat perdesaan merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah,” pungkas Fahrizal Fitri.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close