Pemprov Segera Teken MoU dengan Kejaksaan Terkait Pengelolaan aset

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri membacakan sambutan Gubernur pada saat Rapat Paripurna ke 11, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 dalam agenda jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap dua Raperda Provinsi Kalteng di Gedung DPRD Kalteng, Senin (24/02/2020). (Media Dayak/Humas Prov)

Palangka Raya, Media Dayak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) segera teken MoU bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng berkenaan dengan pengelolaan aset milik daerah. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri pada saat Rapat Paripurna ke-11, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 dengan agenda jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap dua Raperda Provinsi Kalteng di Gedung DPRD Kalteng, Senin (24/02/2020). 

“Saat ini sedang berproses dan dalam waktu dekat teken akan dilakukan, agar aset milik darah ini tepat pengelolaanya dan tidak menjadi temuan daripada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalteng,” paparnya.

Pihaknya mengatakan, pengelolaan aset barang milik daerah masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan, dan pihaknya merasa perlu gandeng Kejati untuk penertibannya. 

“Saat ini sedang berproses dan segera teken MoU untuk penanganan terkait penertiban aset-aset yang dibawa mutasi dan pensiuan ini,” bebernya.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan, permasalahan aset ini menjadi temuan BPK RI, sehingga kerja sama dengan Kejati Kalteng ini adalah tindak lanjut hasil temuan BPK RI tersebut.

Selanjutnya, untuk pensertifikat tanah dan bangunan yang berasal dari pengalihan status dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Kalteng pada 2020 ini akan dianggarkan untuk itu.

“Aset pensertifikatan pengalihan dari daerah ke Pemrpov Kalteng itu berada di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan dan pertambangan,” kata Gubernur menjawab pertanyaan dari fraksi PDIP terkait pengelolaan barang milik daerah.(Yanting/aw)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close