Pemprov Klateng Gelar Diklat Pencatatan Sipil

Staf ahli Gubernur bidang hukum dan politik Endang Kusriatun mengalungkan tanda pengenal peserta Diklat pencacatan sipil di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalteng di Aula BPSDM Kalteng, Senin (30/9). (Media Dayak/Ist)

Palangka Raya, Media Dayak

Guna lebih memperkuat pengelolaan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil di daerah ini, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar Diklat pencacatan sipil di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalteng di Aula BPSDM Kalteng, Senin (30/9).

Staf ahli Gubernur Kalteng bidang hukum dan politik, Endang Kusriatun saat mewakili Gubernur Kalteng membuka kegiatan Diklat menyebutkan, penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan yang berpedoman pada kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyatakan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pendayagunaaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

“Berbagai masalah Pencatatan Sipil yang terjadi di Indonesia memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dalam hal entry dan keakuratan data. Di samping itu, data pencatatan sipil memegang peran penting dalam upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan dan perencanaan Pembangunan,” terangnya.

Pihaknya menyebut, berdasarkan UU 24 Tahun 2013, Pencataan Sipil didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya untuk memenuhi hak asasi setiap orang dan merupakan pengakuan negara terhadap hak penduduk melalui pelayanan publik yang profesioal. Pendataan pencatatan sipil dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan kependudukan dan penerbitan dokumen. 

Dikatakannya, perubahan paradigma dalam Pelayanan Administrasi Pencataan Sipil dengan Sistem pelayanan publik yang memadai akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dalam pemanfaatannya yang diperlukan oleh berbagai pihak sehingga akan tercipta pemahaman komprehensif terhadap perubahan paradigma tersebut.

“Diharapkan pelatihan ini dapat menjadi ajang untuk menjembatani antara konsep dan praktek dalam pencatatan sipil yang Insya Allah hasil yang akan kita petik dapat menjadi bekal untuk memperkuat pengelolaan pelayanan publik di bidang  pencatatan sipil di Indonesia di masa mendatang,” tuturnya.

Pihaknya berharap, peserta Diklat dapat meningkatkan kapasitasnya terutama dalam hal penguasaan ilmu-ilmu dan teknologi serta inovasi. Oleh karena itu, Endang mengimbau peserta mengikuti seluruh materi Diklat dengan sungguh-sungguh. 

“Sebagai pengelola Pencatatan Sipil dan pengguna kebijakan tentang pencatatan sipil agar saudara-saudara dapat berkoordinasi, berdiskusi dan bekerjasama dalam membangun upaya pertanggung jawaban pengelolaan pencatatan sipil di Provinsi Kalteng demi terwujudnya Kalteng Berkah,” pungkas Endang Kusriatun.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close