Pemprov Kalteng Dukung Penindakan Terhadap Wajib Pajak Nakal

Fahrizal Fitri

Palangka Raya, Media Dayak

      Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan dukungan penuh terhadap tindakan hukum yang dilakukan pihak berwewenang terhadap perhotelan yang tidak menyalurkan pajaknya. 

Salah satunya Hotel Swiss Bellin Pangkalan Bun, pihaknya mengapresiasi terhadap pemberian sanksi sosial seperti pengumuman bahwa hotel tersebut menunggak pajak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, kewenangan menangani permasalahan ini sepenuhnya berada di kabupaten, dan langkah yang dilakukan sudah tepat.

Pasalnya dikatakan Sekda, pajak itu merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada negara, lagipula itu bukan dari penghasilan daripada hotel tersebut.

“Pajak itu kan dari konsumen yang menginap di hotel itu, sebetulnya yang membayar pajak adalah konsumen dan hotel sebagai penyalur. Tidak ada hak bagi hotel menahan pajak dan tidak disetorkan kepada negara,” kata Fahrizal saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/11).

Diungkapka Sekda, selama ini hotel yang bersangkutan sudah dilakukan penagihan dan peringatan berkali-kali, maka bisa hingga penyegelan hotel. “Mereka (hotel,red) sudah lama tidak membayarkan pajak, saya pikir ini prosesnya masih harus berjalan dan bertahap,” terang Fahrizal kepada media.

Untuk itu, pihakya mengimbau agar hal ini tidak terjadi di perhotelan lain. Tentu, pihaknya juga mengapresiasi bagi perhotelan yang taat hukum dan sadar kewajibannya.

“Bagi yang lain sepertinya tidak ada masalah, berarti mereka sudah memenuhi ketentuan,” pungkas Sekda Kalteng. (YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close