Pemprov Himbau Perusahaan Wajib Berikan Hak Karyawan

 Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy (Media Dayak Yanting)

Palangka Raya Media Dayak

Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali tegaskan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini agar memberikan hak karyawan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. 

Pasalnya, saat ini masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi hak karyawan seperti penggajian di bawah upah minimum kabupaten (UMK) dan lain-lainnya termasuk BPJS Jamsostek.

Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy mengungkapkan memang saat ini masih ada perusahaan yang tidak hanya memberikan upah di bawah UMK. Bahkan, masih ada perusahaan dalam sistem kerjanya pun dengan tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Nurul Edy mengakui memang masih ada perusahaan di Kalteng ini yang tidak menerapkan K3 dan UMK, pihaknya menyebut kedepan langkah-langkah Pemprov yakni akan terus meminta kepada para perusahaan untuk taat dan patuh terhadap regulasi pemerintah yang berlaku.

“Hak-hak tersebut merupakan standar kerja yang pada intinya adalah hak paling mendasar yang wajib diberikan kepada karyawan. Terlepas dari permasalahan internal yang ada di perusahaan,” ujarnya di Kantor Gubernur, Kamis (30/01).

Pihaknya berharap, apapun kendala yang dihadapi oleh perusahaan tetap saja karyawan wajib diberikan hak-hak dasar, minimal adalah K3 dan UMK.

Lebih lanjut Nurul Edy mengatakan Pemerintah provinsi selalu berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat. “Agar jangan sampai ada masyarakat di daerah yang tertinggal atau perekonomiannya di bawah garis kemiskinan,” pungkasnya.(Ytm/Lsn)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close