Pemprov Gelar gelar Sosialisasi dan penjelasan Tolls Assessment Kelayakan Pemprov Sebagai Pengelola E-Katalog

MENYAMPAIKAN-Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri (tengah), didampingi pejabat terkait, saat menyampaikan paparan di Sosialisasi dan penjelasan Tolls Assessment Kelayakan Pemprov Sebagai Pengelola Katalog Elektronik (E-Katalog) Lokal, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (11/2). (Foto/Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar Sosialisasi dan penjelasan Tolls Assessment Kelayakan Pemprov Sebagai Pengelola Katalog Elektronik (E-katalog) Lokal di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (11/2).

Kegiatan yang didasari oleh Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini, diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah, pejabat pembuat komitmen, PPTK dan pejabat pengadaan dilingkungan Pemprov Kalteng.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fahrizal Fitri, menyampaikan, Pemerintah telah melaksanakan beberapa tahapan sejak tahun 2019, dalam rangka pembentukan E-Katalog.

“Yang pertama kita telah membentuk tim E-Katalog tahun 2019 dan 2020, setelah itu Pemprov membuat surat permohonan menjadi penyelenggara E-Katalog lokal di Provinsi Kalteng dan menyusun jadwal, serta beberapa hal yang dilakukan secara internal tentang tahapan Kelayakan Pemprov Sebagai Pengelola E-Katalog” jelas Fitri panggilan akrabnya.

Pasalnya, menurut Sekda Kalteng, pengelolaan E-Katalog, adalah salah satu pendorong untuk mempermudah pekerjaan pemerintahan, baik dalam pengawasan pengadaan barang atau jasa dan juga memudahkan dalam transaksi.

“Kita harapkan, E-Katalog membawa angin segar bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. Tujuan akhirnya yakni guna menyejahterakan masyarakat Kalteng,”ungkap Sekda.

Lanjut dikatakan Sekda, pada E-Katalog ini setelah melakukan pemesanan dan dilakukan ferivikasi maka harga yang yang ditetapkan tidak dapat ditawar dalam proses pelelangan ini. 

“Lantaran, harga tersebut dianggap sudah harga yang betul-betul layak dan tidak perlu lagi melalui proses tender yang mungkin akan terjadi persaingan harga,” pungkasnya.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close