Pastikan Dana Desa Tersalur Dengan Benar Pemprov Gelar Raker

Para Narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia saat memberikan paparan dan berdialog langsung dengan camat dan kepala desa yang hadir di acara rapat kerja kecepatan penyaluran dan penggunaan dana se-Kalteng desa tahun 2020, di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur Kalteng, Kamis (20/2). (Media Dayak Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

Konsistensi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia dibuktikan salah satunya melalui pelaksanaan Dana Desa (DD). untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) gelar rapat kerja kecepatan penyaluran dan penggunaan dana se-Kalteng desa tahun 2020.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan camat yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalteng ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan dalam rapat terbatas tentang penyaluran dana desa tahun 2020 pada bulan Desember 2019 yang lalu bapak Presiden RI Joko Widodo menekankan agar penyaluran DD dapat dilaksanakan benar-benar efektif dan memastikan DD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Menurut pihaknya Presiden RI memberikan tiga arahan pokok, yang salah satunya adalah penmanfaatan DD dimulai pada awal tahun dan diutamakan penmanfaatannya melalui pola padat karya, yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, bagi masyarakat miskin yang ada di desa.

“Serta penggunaan DD untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budi daya perikanan, desa wisata, industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pembangkit ekonomi desa,” terang Agus Fatoni di Aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, Kamis (19/2).

Ia menyebut, Presiden juga memberikan pengarahan agar DD dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus dengan manajemen yang baik,diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai sehingga tata kelola DD semakin partisipatif transparan dan akuntabel disamping itu perlu perlibatan masyarakat DD pengawasan di dalam pelaksanaannya. 

“Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 total DD yang dikucurkan sebesar Rp 257, 65 triliun.

Jika kita memperhatikan pengalokasian Dana Desa mata terlihat selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang seperti bidang infrastruktur pendidikan kesehatan pengembangan ekonomi Desa,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng melalui Kepala Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho mengungkapkan sejalan dengan agenda yang direncanakan oleh pemerintah pusat tentang kecepatan penyaluran penggunaan DD, Pemrpov Kalteng melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng tahun 2019 lalu, telah melaksanakan bimbingan teknis percepatan pembentukan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa untuk tahun anggaran 2020.

“Dimana tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut yakni sebagai upaya mempersiapkan persyaratan untuk penyaluran DD tahun 2020, yang Salah satu syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten dalam mengajukan pencairan DD yaitu Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa tahun anggaran 2020,” jelasnya.

Pihaknya menyebut, penyalahgunaan DD saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Besarnya dana yang bersumber dari APBN ini emang rawan disalahgunakan sehingga perlu banyak pihak melakukan pengawasan dan pengamanan secara berjenjang.

“Dalam hal ini juga saya mohon dukungan saudara Kejati melalui Kejari, dan Kapolda melalui Kapolres untuk juga terlibat pembinaan kepada desa. Pembinaan dimaksud dilakukan dalam bentuk pencegahan penyalahgunaan bukan penindakan. Penindakan hanya dilakukan terhadap kasus yang telah benar-benar menyimpang dari ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(Ytm/Lsn)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close