OPD Katingan Diminta Genjot PAD

Anggota DPRD Katingan; Rudy Hartono

Kasongan, Media Dayak

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudy Hartono meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

                “Sampai saat ini, baru tiga OPD di Katingan yang memenuhi target PAD tahun Anggaran 2019, sedangkan belasan OPD lainnya masih jauh di bawah target,” kata Rudy kepada sejumlah media, Senin (25/11).

                Adapun beberapa kendala yang menjadi penyebab belum terpenuhinya target PAD di beberapa OPD di Kabupaten Katingan ini menurut Rudi selain masih ada sebagian wilayah kecamatan yang belum terkoneksi dengan jalan darat, juga kurangnya inovasi dari OPD itu sendiri.

                Terkait dengan penyebab wilayah yang belum terkoneksinya jalan darat, sebut Rudi, seperti di kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala bagian selatan (hilir) serta di wilayah kecamatan Bukit Raya di bagian utara (hulu).

Rudy menyatakan, masyarakat di kecamatan Katingan Kuala, Mendawai dan Bukit Raya itu sebenarnya begitu aspiratif untuk mengurus dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, kalau yang dibayar hanya dengan kisaran antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu saja pertahun, mungkin  mereka enggan untuk membayarnya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) yang berkantor di Kasongan. “Karena, uang transporpasinya jauh lebih besar dari kewajiban membayar PBB-nya,” aku legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

                Begitu pula dengan mengurus dan membayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik rumah sebagai tempat tinggalnya maupun IMB sarang burung walet. Khusus untuk IMB gedung sarang burung walet ini, meskipun yang sudah berdiri sekitar 2.000 gedung di Kabupaten Katingan ini, namun yang smengantongi IMB hanya sekitar 200 buah saja atau sekitar 10 persen saja. Penyebabnya juga sama dengan pembayaran PBB.

                Anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil ) Katingan III ini berharap kepada OPD yang menangani masalah PBB dan IMB ini, selain melakukan jemput bola dengan cara menurunkan langsung staf ke beberapa wilayah kecamatan, juga mencari solusi lainnya. “Sehingga, masyarakat di desa-desa dan di kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten, bisa mengurus dan sekaligus membayar PBB dan IMB dimaksud,” pintanya.

                Sedangkan inovasi yang dimaksud, menurutnya adalah agar masing-masing OPD jangan hanya menerbitkan perizinan dan melakukan penagihan PBB dan IMB atau pajak dan retribusi saja kepada masyarakat, tapi harus pula mencari ide atau gagasan, bagaimana cara agar masyarakat bersedia dengan hati nuraninya untuk mengurus dan membayar semua kewajibannya.

“Salah satu caranya, OPD yang membidangi masalah perizinan, pajak dan retribusi ini sudah selayaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan bidangnya masing-masing. Sehingga mereka mau membayar kewajibannya,” saran mantan pimpinan umum SKU Katingan Post ini. (Kas)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close