Minta PBS Penuhi Kewajibannya, DPRD Kalteng Gelar RDP

Pertemuan – kalangan Komisi II DPRD Kalteng pada saat menggelar RDP bersama pihak Gapoktan Rmaban Jaya dan Pemerintah Kotim terkait permasalahan PBS di Desa Bagendang.(Media Dayak/Novan)

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai, untuk lebih transparan kepada masyarakat dari segi pembagian hasil perkebunan, yang dijalankan oleh pihak Perusahaan.

Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada munculnya permasalahan baru, seperti yang terjadi antara pihak masyarakat Desa Bagendang khususnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ramban Jaya, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pihak PT. Menteng Jaya sawit Perdana (MJSP), dimana masyarakat menuntut janji Perusahaan untuk merealisasikan pembagian keuntungan dari hasil perkebunan.

Menurut anggota DPRD Kalteng Lohing Simon, pada saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah masyarakat Desa Bagendang dan Pemerintah Kotim, dirinya menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 silam, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan keputusan terkait adanya izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan berkisar 3500 hektar di wilayah Desa Bagendang.

Namun berdasarkan informasi yang diterimanya secara langsung oleh Gapoktan Ramban Jaya, pihak PBS dan Gapoktan telah menjalin MOU terkait penanaman Sengon, namun dalam luasan lahan seluas 3500 Hektar tersebut, sebelumnya telah ditanami oleh sawit oleh pihak PBS terlebih dahulu sekitar 1400 hektar, sehingga pihak PBS dan Gapoktan kembali membuat perjanjian dengan skema bagi hasil.

“Dari Informasi yang disampaikan masyarakat saat RDP, dari perjanjian 3500 hektar tersebut ditanami oleh sengon, namun karena lahan itu sudah ditanami Sawit terlebih dahulu seluas 1400 hektar dan akhirnya dibuatlah kembali perjanjian pengelolaan bersama dengan skema bagi hasil sebesar 70 persen untuk pihak perusahaan dan 30 persen untuk Gapoktan, mengingat lahan yang digunakan untuk menanam sawit tersebut adalah HTR,” Ucap Lohing Simon, saat dikonfirmasi Mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (10/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, selama berjalannya RDP, pihak masyarakat turut menyampaikan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Tadi juga disampaikan, bahwa perjanjian yang dijalin antara pihak PBS dan Gapoktan Ramban Jaya, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pihak Pemerintah Kotim, saat ini belum adanya mediasi secara formal ditingkat Kabupaten. Oleh karena itu, tadi kita sudah mengambil kesimpulan, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dalam.arti mendapatkan solusi ditingkat Kabupaten,”Pungkas Ketua Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Untuk diketahui, RDP ini dihadiri langsung oleh seluruh jajaran Komisi II DPRD Kalteng, masyarakat Desa Bagendang khususnya Gapoktan Ramban Jaya, Pemerintah Kabupaten Kotim namun perwakilan pihak PBS yaitu PT. MJSP tidak hadir dalam RDP tersebut.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close