Masalah Tenaga Kerja dan Pengangguran Perlu Penyusunan Strategi

Kadisnakertrans Kalteng Rivanus Syahril Tarigan saat mewakili Sekda membuka kegiatan Ekspose Recana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP) Kalteng, Rabu (27/11). (Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

       Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Rivanus Syahril Tarigan menyebut, sampai saat ini masalah ketenagakerjaan masih cukup kompleks, seperti besarnya jumlah penganggur dan setengah penganggur di daerah ini.

“Dari aspek ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Penyebabnya karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, juga kompetensi pekerja tidak sesuai dengan pasar kerja,” bebernya saat mewakili Sekda Kalteng membuka kegiatan Ekspose Recana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP), Rabu (27/11).

Pihaknya menyebut, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalteng sebesar 4,10 persen persen atau naik sebesar 0,09 poin dibanding Agustus 2018.

“Di Kalteng selama ini angka pengangguran memang lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain, bahkan paling rendah di Kalimantan,” jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, perlu diperhatikan bahwa masalah angkatan kerja dalam suatu wilayah akan mengalami peningkatan jumlah seiring dengan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja.

“Sehingga kalau peningkatan jumlah penduduk ini tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin jumlah penganggur di Kalteng akan meningkat. Peningkatan ini tidak hanya menimbulkan efek bagi kehidupan ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial,” terangnya.

Diungkapkan Syahril, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan kuantitas angkatan kerja harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Di sinilah peran Rencana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP), karena untuk mengatasi masalah tenaga kerja dan pengangguran perlu disusun suatu stretegi/perencanaan yang terpola dan terpadu di bidang ketenagakerjaan,” urainya.

Pihaknya mengharapkan Rencana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP) Tahun 2019-2024, dapat dijadikan acuan oleh setiap instansi sektoral dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi dan programnya.

“Sehingga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan. Pada gilirannya akan dapat mewujudkan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan berupa perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan remunerative, peningkatan kualitas angkatan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga,” pungkasnya.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close