Komisi IV DPR RI Minta MPA Miliki Tugas Pencegahan

Anggota Komisi IV DPR RI Kalteng yang dipimpin Dedi Mulyadi (baju putih) bersama rombongan saat meninjau lokasi bekas Karhutla di Taurna Jaya, Kabupaten Pulang Pisau di dampingi pejabat dari Pemprov Darlinsyah (paling kiri). Kamis (7/11) (Media Dayak/Yanting).

Palangka Raya, Media Dayak

      Anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) tepatnya ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taruna Jaya, Kabupaten Pulang Pisau, yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa mencegah jauh lebih baik dari pada memadamkan.

Dikatakan Dedi, dalam hal biaya justru akan jauh lebih murah mencegah daripada memadamkan. Berdasarkan hal tersebut pihaknya menginginkan, adanya satgas karhutla yang menangani kebakaran, atau masyarakat peduli api (MPA) diubah, bukan hanya menangani api tetapi mencegah kebakaran.

“Ya kita ubah saja mereka (satgas, MPA, red) bukan hanya menangani kebakaran, tetapi mencegah kebakaran, karena mencegah kebakaran, maka penempatan Satgas di setiap desa, di setiap kota, baik di pinggir hutan maupun di dalam hutan harus perhatikan, maka kemudian mereka mendapatkan bonus dari anggaran untuk penanganan karhutla,” tegasnya saat berdialog dengan MPA, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, Dedi mengusulkan, jika setiap tahun tidak ada kebakaran hutan maka kepala desa akan diberikan bonus, demikian juga dengan camat hingga petugas dan pendamping desa.

“Dengan adanya pencegahan oleh semua lini, saya yakin kita tidak lagi akan terus-menerus mengalami problem yang sama, yang tidak pernah berkahir,” paparnya.

Selain itu, Dedi mengatakan, perlu ada efek jera terhadap korporasi yang kedapatan sengaja melakukan pembakaran lahan.

“Tekait kebakaran hutan oleh perusahaan, harus tegas. Perusahaan yang sudah disegel, tak boleh lagi diberi ruang untuk usaha lagi. Termasuk personalnya, harus cegah bikin usaha baru. Biar ada efek jera,” tutur dia.

Dalam hal ini, pihaknya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup harus mengidentifikasi nama siapa saja, yang di dicatatkan. “Mereka itu tidak boleh lagi muncul berbisnis di lingkungan pertambangan dan Kehutanan, kalau sudah terbukti tidak memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial prinsip-prinsip yang ditetapkan,” terangnya.

Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Darlinsyah sepakat dengan apa yang disebutkan Mantan Bupati Purwakarta itu, bahwa mencegah lebih baik dari pada memadamkan.

“Ini bersinergi dengan apa yang menjadi komitmen bersama bapak Gubernur kita, ketika rapat evaluasi penanganan karhutla beberapa waktu lalu yaitu bagaimana mengedepankan mencegah kebakaran dari pada memadamkan,” ujarnya mewakili pemprov Kalteng saat menemani anggota komisi IV DPR RI ke Desa Taruna Jaya, Kabupaten Pulang Pisau.

Diungkapkannya, kemudian bagian dari pada pencegahan tersebut, seperti yang dikatakan oleh komisi IV perlu adanya satgas atau relawan pencegahan, lebih banyak diperankan masyarakat yang diikut sertakan dalam pencegahan-pencegahan.

“Seperti beberapa waktu lalu pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah sudah menandatangani komitmen bersama bersama pencegahan, kesiapan dan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2020, artinya kita akan lebih siap mencegah karhutla,” pungkasnya.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close