Komisi II Siap Panggil PBS Tak Laksanakan CSR dan Plasma

Foto : Fajar Hariadi

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, akan segera memanggil pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang tidak mengikuti peraturan Perundang-undangan, khususnya PBS yang tidak melaksanakan kewajiban plasma dan Coorporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, saat ini masih banyak PBS yang tidak tunduk pada 2 (dua) kewajiban tersebut

Menurut anggota DPRD Kalteng Fajar Hariadi, Plasma dan CSR merupakan kewajiaban yang harus dilaksanakan oleh pihak PBS, dimana hal ini tertuang di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2014 pasal 58 dan undang-undang nomor 40 tahun 2014. Namun masih saja ada PBS tidak taat aturan dan hanya seenaknya mengeruk sumber daya alam (SDA) Kalteng, tidak melaksanakan kewajiban.

“Setelah kami vilidasi data terkait perkebunan yang tidak melaksanakan CSR dan plasma, tentu akan ada langkah selanjutnya. Kami akan panggil perusahaan untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan CSR dan plasma tersebut,” ucap Fajar Hariadi, saat dibincangi Mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, pekan lalu.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengatakan, sudah seharusnya PBS yang beroperasi di wilayah Bumi Tambun Bungai untuk taat dan patuh pada aturan perundang-undangan. Pasalnya, selain mengambil keuntungan dari hasil alam, PBS juga harus berkontribusi bagi daerah dan masyarakat.

“Masyarakat tentu menuntut haknya terkait plasma. Namun, masih banyak perusahaan yang enggan melaksanakan plasma. Begitu laporan yang sampai kepada kami, sehingga akan kroscek dan memangil pihak perusahaan,” ujar anggota Komisi II yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini

Selain itu, sambung Fahar, apabila pihak PBS punya kemauan untuk taat pada aturan, maka tidak sulit melaksanakan plasma. Sebab, DPRD Kalteng khususnya Komisi II telah melakulan kunjungan kerja kebeberapa perusahaan yang taat aturan melaksanakan CSR dan plasma.

“Pemerintah sejatinya harus tegas terhadap perusahaan yang tidak taat aturan dalam melaksanakan CSR dan plasma. Menjalankan fungsi pengawasan dalam waktu dekat kita akan panggil perusahaan untuk RDP. Nanti juga kita akan undang pemerintah, masyarakat sekitar perusahaan, dan tokoh masyarakat, bahkan kami juga akan mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan CSR perusahaan selama ini. Itu penting agar CSR tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan terjamin,” pungkas Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng ini. (Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close