Keluhan Puskesmas Ampah Diterima DPRD Barito Timur

Kunjungan kerja Komisi I dan II DPRD Barito Timur yang dipimpin Wakil Ketua I Ariantho S Muler diterima perwakilan Kantor Kecamatan Dusun Tengah dan Kepala Puskesmas Ampah Nelwan beserta jajaran, Rabu, (4/3). (Media Dayak/ANTARA/Ho-DPRD Bartim)

 Tamiang Layang, Media Dayak

DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng), menerima berbagai keluhan yang disampaikan UPTD Puskesmas Ampah, Kecamatan Dusun Tengah.

Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Rabu (4/3), mengatakan, keluhan disampaikan saat Komisi I dan II didampingi pejabat dan staf Sekretariat DPRD melakukan kunjungan kerja.

 “Ada beberapa poin yang kami hasilkan dari rapat internal antara DPRD Bartim dengan Puskesmas Ampah, diantaranya tentang kekurangan tenaga dokter umum dan rekam medis, masing-masing satu orang,”katanya.

Menurutnya, hasil kunjungan kerja Komisi I dan II menjadi bahan informasi, data dan masukan serta pertimbangan untuk Pemkab Barito Timur, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Dusun Tengah.

Selain kekurangan dokter, Puskesmas Ampah masih kekurangan obat-obatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Di Kecamatan Dusun Tengah terdapat sebanyak 76 ODGJ yang harus ditangani.

Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Ampah yang dibangun pada 2014 juga tidak berfungsi dan belum memiliki insenirator untuk pengolahan limbah berbahaya. 

Beberapa ruangan memerlukan rehabilitasi. Selain itu, diperlukan pula drainase atau saluran air pada lingkungan Puskesmas Ampah. Drainase yang buruk menyebabkan jalan lingkungan sekitar puskesmas mengalami banjir saat hujan dengan intensitas sedang dan tinggi turun.

“Kursi penanganan pasien dokter gigi masih kurang. Selain itu, permasalahan palayanan BPJS pada pasien rujukan ditanggung Puskesmas Ampah,”katanya.

Hal itu disebabkan, ketika pasien mengubah kelas rawat inap menjadi tidak sesuai kelas BPJS di rumah sakit, sedangkan BPJS tidak menggantikan biaya ambulans sementara biayanya sudah ditanggulangi atau dibayarkan puskesmas di awal.

Politisi PKPI itu, juga menambahkan, penempatan bak sampah dari DLH Bartim yang dekat puskesmas juga menjadi keluhan karena mulai mengganggu. Ditambah tidak adanya ruangan impasi untuk pasien dengan infeksi khusus, serta tidak adanya biaya perawatan mobil ambulans pada 2020.

“Puskesmas Ampah juga memerlukan pengecatan ulang bangunan untuk persiapan menghadapi pelaksanaan akreditasi ulang yang dilaksanakan paling lambat Mei 2020,”katanya.

Sehingga beberapa poin tersebut sangat diperlukan untuk menyukseskan Puskesmas Ampah dalam pelaksanaan akreditasi ulang tersebut. Ada pula disampaikan usulan rehab Pustu Netampin dan dapur Pustu Awang. (Ant)

 

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close