Kaji Banding Pola Penanganan Jalan dan Kawasan Kumuh,Komisi IV DPRD Kalteng Laksanakan Kunker ke Jabar

Foto bersama – jajaran Komisi IV DPRD Kalteng, saat melaksanakan Kunker ke Provinsi Jabar.(Media Dayak/Novan)

Palangka Raya, Media Dayak

Penanganan jalan dan kawasan kumuh, merupakan salah satu hal yang wajib menjadi perhatian Pemerintah. oleh karena itu, guna mendukung pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam melakukan penanganan jalan dan kawasan kumuh  Kalangan DPRD Provinsi Kalteng khususnya Komisi IV, yang membidangi Infrastruktur, perhubungan dan Ketenagakerjaan kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka kaji banding ke Pemprov Jawa Barat (Jabar)

Dalam kegiatan Kunker yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, serta diikuti oleh wakil ketua DPRD Kalteng Hj Faridawaty Darland Atjeh dan Ketua Komisi IV Artaban tersebut, dikatakan bahwa kunjungan kerja Komisi IV ke Pemprov Jabar dalam rangka komparasi terhadap beberapa program kegiatan yakni  unggulan penataan kawasan kumuh dan wilayah perkotaan serta penanganan infrastruktur jalan perkotaan yang bersumber dari APBD provinsi baik dalam bentuk hibah atau model penanganan lainnya.

“Perbandingan Kalteng dan Jawa Barat, jika di Kalteng ada banyak sungai namun hanya sedikit punya jembatan, sedangkan di Jawa Barat memiliki banyak jembatan. Dari segi demografis dan geografis juga ada perbedaan besar dimana Kalteng sangat luas dengan luasnya yang 1,5 kali pulau Jawa tapi penduduknya hanya kurang lebih 3 juta dengan APBD kurang lebih 5 triliun (14 kab/kota). Sementara lanjut Farida, Jabar berpenduduk kurang lebih 49 juta dengan APBD kurang lebih 46 triliun (27 kab/kota),”Ucap Faridawaty, saat dikonfirmasi Mediadayak.co.id, melalui pesan Whatsapp, Jumat (7/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, untuk program penataan kawasan kumuh, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian diantaranya yaitu penyediaan sarana proteksi kebakaran, drainase pemukiman, jalan pemukiman, sarana air bersih, pengolahan limbah, penataan ruang terbuka publik dan RUTILAHU (rumah tidak layak huni),

“Tentunya berdasarkan hasil pertemuan antara komisi IV dengan Pemprov Jabar, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk penataan kawasan kumuh dan saat ini pihak Pemprov Jabar telah menerapkan hal-hal tersebut. Bahkan Pemprov Jabar sendiri memiliki program bedah rumah Rp17,5 juta perumah dengan target tahun 2020 sebanyak 200 ribu rumah,”Pungkas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng ini.

Untuk diketahui, kegiatan Kunker ini berlangsung sejak tanggal  5 hingga 8 Februari 2020, dimana pihak Komisi IV melakukan pertemuan dengan dinas PUPR Jawa Barat di gedung Sate Bandung dan akan dilanjutkan kunjungan lapangan. Turut menyertai segenap jajaran Komisi II DPRD Kalteng, Purman Jaya, A.Rasyid, Jubair Arifin, Siswandi, Tomy Irawan Diran, Byan Iskandar, Maruadi dan Rizki Amalian Darwan Ali dan sejunlah staf komisi terkait.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close