Kabupaten/Kota Diminta Siap Hadapi Karhutla Pada 2020

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melakukan tanda tangan komitmen bersama pencegahan, kesiapan dan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2020, disaksikan pejabat Bupati/Wali Kota se-Kalteng yang hadir, di aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/11).(Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

     Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran kembali ingatkan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait agar di tahun 2020 harus siap tangani kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur di depan Bupati/Wali Kota se-Kalteng yang menghadiri rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah provinsi Kalteng 2019 dan strategi pencegahan dan penanganan yang darurat bencana karhutla 2020, Senin (4/11).

“Saya ingatkan, 2020 harus lebih siap mengantisipasi lebih jauh, harus bergerak cepat, selanjutnya baik peralatan dan sumber daya manusia,” tegas Gubernur.

Pihaknya menyebut akan melakukan pemetaan di 7-8 kabupaten yang selama 2019 ini yang terdampak serius karhutla.

Dikatakan Gubernur, hal tersebut dilakukan merupakan upaya-upaya perkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla 2020, dimulai sejak bulan Januari 2020, “Jangan tunggu ada kejadian kebakaran baru mulai bergerak,” terangnya.

Gubernur juga meminta, agar personil satuan tugas Karhutla bereaksi cepat melakukan penanganan Karhutla. Pihaknya menyebutkan perlunya peralatan dimantapkan dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai. 

“Optimalkan keterlibatan masyarakat yang selama ini sudah dilatih, lengkapi alatnya dan sediakan anggaran operasionalnya, sehingga mereka bisa mendukung reaksi cepat jika ada kejadian kebakaran. Jangan biar kejadian kebakaran membesar baru ditangani, sedini mungkin dipadamkan,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, penetapan keadaan darurat bencana Karhutla secara tepat, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat.

Disebutkannya, Kabupaten/Kota yang belum menetapkan pedoman dalam penetapan keadaan darurat bencana Karhutla agar segera diselesaikan, sehingga tahun 2020 tidak lagi ragu-ragu dalam menetapkan keadaan darurat. 

Gubernur juga menyebut, Karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media dan juga perguruan tinggi akademisi, agar seluruhnya bersinergi positif. “Pemerintah daerah pastikan semua berperan sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitas yang dimiliki,” ucapnya.

Sugianto menekan, untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan Karhutla, baik itu melalui anggaran murni maupun anggaran darurat. 

“Provinsi akan mengevaluasi alokasi anggaran untuk penanganan Karhutla setiap kabupaten, terutama pada daerah-daerah gambut. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua TAPD agar ini menjadi perhatian. Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran Karhutla tidak memadai agar dikembalikan,” pungkas Gubernur Sugianto.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close