Ini Alasan Dasar Perda Nomor 4 Tahun 2004 Ingin Dicabut

Sirajul Rahman

Palangka Raya, Media Dayak

Menindaklanjuti pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang diajukan oleh Pemerintah Perovinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Raperda terkait Pencabutan Perda Kalteng nomor 4 tahun 2004, kalangan DPRD Provinsi Kalteng saat ini mulai berkoordinasi dengan para tenaga ahli dan Stakeholder terkait untuk memlersiapkan pembahasan dari 2 Raperda Inisiatif tersebut.

“DPRD Kalteng telah secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti pembahasan Raperda tersebut dan saat ini kewenangannya diserahkan kepada Komisi I. Namun ada pula perwakilan dari Komisi II, III, IV dan Badan Pembentukan Peratuan Daerah (Bapemperda) untuk membantu, bahkan hari ini kita juga sudah mulai bekerja,”Ucap wakil ketua Pansus 2 Raperda Inisiatif Sirajul Rahman, saat dibincangi mediadayak.co.id, di Gedung Dewan. Jalan S.Parman, Selasa (11/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Meliputi Barito Timur Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya ini juga mengungkapkan, bahwa 2 Raperda Inisiatif tersebut meskipun tidak bersifat Krusial, pembahasan 2 Raperda inisiatif ini tetap akan menjadi prioritas utama.

“Yang nama Raperda, apalagi Raperda ini adalah Raperda Inisiatif tentu kita ingin secepatnya diselesaikan dan disahkan menjadi Perda, mengingat masih ada sejumlah Raperda lainnya yang juga harus kita bahas dan walaupun tidak bersifat mendesak, namun akan tetap kita jadikan prioritas,”Tegasnya Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, sambung Sirajul, berkaitan dengan Raperda Inisiatif pencabutan Perda Kalteng nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah, pihaknya telah menerima alasan dasar secara tertulis terkait pencabutan Perda tersebut dari pihak Pemprov Kalteng saat menggelar rapat pembentukan Pansus.

Salah satunya adalah pengelolaan asrama berdasarkan kebijakan yang dirasakan belum memadai dan saat ini, perlu adanya sistem pengelolaan yang mantap sehingga bisa lebih Transparan dan Akuntabel.

Terlebih, asrama mahasiswa Kalteng disejumlah Provinsi lain dinilai dapat mengasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pihak Pemerintah Daerah menilai perlu adsnya pengelolaan yang serius dan profesional, serta pelayanan yang diberikan menjadi dasar dalam memungut retribusi harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan retribusi yang dipungut.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close