Gumer: Harusnya Perda 13 Dicabut Tahun 2018!

Kualan Kurun, Media Dayak

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Gumer menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencabutan Perda nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 yang diajukan Bupati Arton S Dohong pada Rapat paripurna ke-1 (satu), masa persidangan II tahun sidang 2019 DPRD Gumas, Senin (6/5).

“Terlambat, seharusnya Perda itu dicabut tahun 2018, karena Perda itu tidak digunakan,” tegas Gumer kepada pewarta usai Rapat paripurna ke-2 (dua), masa persidangan II tahun sidang 2019 DPRD Gumas, Selasa (7/5).

Diungkapkan Gumer,tidak digunakannya Perda 13 tahun 2018 karena pengajuannya kala itu melebihi batas akhir tahun anggaran yang ditetapkan, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak dapat mengevaluasinya.

“Otomatis tidak bisa dijalankan,sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2018. Kendati terlambat, tidak ada salahnya Perda itu kita cabut tahun ini, karena memang tidak digunakan,” ujar Gumer.

Tiga Raperda yang diajukan Arton, yakni Raperda tentang perubahan ke-7 (tujuh) atas Perda Gumas nomor 11 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Raperda pencabutan Perda Gumas nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018, dan Raperda Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Gumer, didampingi Waket DPRD Pundingn S Merang, dihadiri Wabup Rony Karlos,anggota DPRD Gumas, Sekda Yansiterson, Asisten Dua Setda Gumas Yohanes Tuah,Kasubsi B Kejari Gumas Rendy Bahar, Kabag Ren Polres Gumas Kompol Almer Sihaloho, Pimpinan OPD, Pincab Bank Kalteng Cabang Kurun Empas S Umar, sejumlah pejabat eselon III dan IV dan undangan lainnya.(Nov).

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close