Gugus Tugas Reforma Agraria Diminta Selesaikan Masalah Pertanahan

Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy saat membuka kegiatan Rakor Gugus Tugas Raporma provinsi Kalteng Tahun 2019, di Aquarius Hotel Palangka Raya, Selasa (6/8) malam (Media Dayak/Yanting).

Palangka Raya, Media Dayak

       Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri melalui Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy mengatakan beberapa permasalahan tanah di daerah ini yang belum selesai, pihaknya meminta agar gugus tugas reforma agraria menuntaskanya.

Hal tersebut kemukakan Nurul Edy saat mewakili Sekda Kalteng membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang diikuti Kepala BPN se-Kalteng untuk menyamakan gerak langkah dan pemahaman terkait percepatan realisasi tugas reforma agraria, Selasa (6/8).

Dalam kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari tersebut, Nurul Edy menyatakan, masalah tanah seperti konflik terkait penguasaan lahan terus berlangsung memerlukan penanganan Konferensif.

“Konflik lahan baik antar masyarakat dengan pengusaha, sengketa antar daerah terkait tata batas  wilayah antar kabupaten, dan antar provinsi,” Nurul Edy.

Semuanya memerlukan penanganan hati-hati, diharapkan pasca reforma agraria masyarakat memperoleh kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah,pinta Nurul Edy. Dengan demikian,menurut pihaknya, masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan lahan yang sah kepemilikannya.

Untuk itu, lanjutnya perlu perhatian, jangan sampai masyarakat kembali miskin, dengan adanya sertifikat lalu dijual. “Ini tak boleh terjadi, terlebih lagi Kalteng akan jadi ibu kota negara baru,” urainya.

Lebih lanjut Nurul Edy menyebut, Pemerintah provinsi menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional/Agraria Kalteng. “Kegiatan ini membantu pemerintah provinsi, bagaimana untuk membantu rakyat mendapatkan apa yang menjadi impian masyarakat daerah ini, untuk mendapatkan tanah secara legal, sehingga sama hal seperti penduduk transmigrasi, dan kami sangat mendukung kegiatan BPN ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPN/Agraria Kalteng, Pelopor memaparkan Reforma Agraria merupakan upaya percepatan proses penyelesaian penyertifikan dan penataan tanah di Kalteng.

Diakui pihaknya, lahan atau agraria selama ini salah urus dalam pengelolaan dan penataan lahan. Dijelaskan ada banyak telah menikmati sumber daya agraria.

“Namun disisi lain banyak pula tertinggal dalam pemanfaatan yang baik dan berkeadilan. Gini ratio kepemilikan masuk kritis 3,6. Model Reforma Agraria Indonesia tidak mengambil hak penguasa lahan,” ujarnya.

Tetapi menurut Pelopor,lahan yang tidak dimanfaatkn diambil lalu didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan. Terutama lahan terlantar seperti lahan yang memiliki HGU yang tidak terurus.

  Melalui reforma agraria juga menangani, penguasaan ilegal menjadi legal, dan di dalam kawasan hutan diberi legalisasi akses. 

Pihaknya berharap gugus tugas, dan jajaran Agraria maupun pihak terkait meninggalkan residu/dampak buruk masalah lahan. “Kita harus adil bagi anak cucu kita, bagi kita lingkungan jangan di rusak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pelopor menyebut kurang dari 20 persen lahan di luar kawasan hutan dikuasai masyarakat, 80 persen dikuasai pihak tertentu. Maka perlu press land (lahan baru) bagi masyarakat melalui reforma agraria.

“Hasil reforma agraria tidak bisa diperjual belikan, untuk gugus tugas reforma harus melibatkan semua pihak, terutama pemilik, lahan dan kemanfaatan lahan nantinya,” tutup Pelopor.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close