Gubernur Kalteng Rapat Konsultasi Dengan Menteri LHK

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Alue Dohong dan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bersama pejabat terkait lainnya foto bersama, usai gelar rapat Kamis (14/11) malam. (Ist)

Jakarta, Media Dayak

     Rapat Konsultasi penyelesaian masalah bidang lingkungan hidup dan kehutanan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membahas beberapa permasalahan lingkungan dan kehutanan di Kalteng.

Gubernur Kalteng H, Sugianto Sabran yang hadir bersama Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri serta Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan perlu adanya ruang kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, serta masih banyaknya fasilitas umum atau fasilitas sosial pemerintah yang berada dalam kawasan hutan di wilayah yang dipimpinnya.

Gubernur Sugianto berharap dukungan Pemerintah Pusat dalam perubahan tata ruang dan wilayah Provinsi Kalteng yang saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut kondisi tersebut menurut Gubernur, menghambat proses investasi yang secara langsung berdampak pada penyediaan tenaga kerja.

Diungkapkan, sesuai dengan SK 529/2012 Jo 8108/2018 : areal budidaya non kehutanan hanya 20%, hal ini berdampak pada terhambatnya investasi dan berpengaruh pada penyediaan lapangan pekerjaan.

Terkait masalah tersebut, Sugianto Sabran berharap dukungan pemerintah pusat dalam perubahan tata ruang wilayah provinsi Kalteng yang sedang dalam proses peninjauan sekaligus bermohon kepada Menteri LHK agar ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat khususnya sektor kehutanan.

“Saat ini yang terjadi, masyarakat miskin yang memanfaatkan sumber daya alam kayu 1 s/d 3 kubik  untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk membangun tempat tinggal, harus berurusan dengan hukum”, beber Sugianto di Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Slipi – Jakarta, Kamis (14/11) malam.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga memaparkan permasalahan karhutla saat ini lebih dominan disebabkan oleh kesengajaan manusia, dan yang menjadi kendala penanganan di Kalteng, adalah sarana dan prasarana yang masih minim, serta rendahnya kepedulian pemilik lahan, ditambah dengan kurangnya penanganan hotspot dan kejadian karhutla di areal perijinan yang tidak ada aktifitasnya.

Terkait hal ini, Gubernur memberikan saran adanya penyesuain regulasi penggunaan dana DBH-DR, penguatan fungsi UPT KemenLHK di daerah dan pemberian sanksi administratif /penegakan hukum yang lebih tegas.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pernah berdiskusi dengan KPK, supaya hukum memang perlu ditegakkan, namun juga harus menghadirkan rasa keadilan.

Menteri LHK juga menyambut baik saran Gubernur dan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sangat fokus dengan upaya penyediaan tenaga kerja dan mendatangkan investasi.

“Pelepasan kawasan hutan diutamakan lahan yang ada masyarakatnya, misalnya masyarakat petani, dan sudah ada pemukiman, itu harus di dahulukan” Jelasnya. Saat diskusi mengenai Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sementara itu, Wamen LHK yang kebetulan orang dayak, Dr. Alue Dohong, mengungkapkan kedepan akan mengkaji dan menelaah kembali permohonan tersebut, sehingga memungkinkan adanya regulasi yang melindungi kebutuhan masyarakat yang bersifat keperluan rumah tangga. (Pr/YM).

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close