Gubernur Beri Tanggapan Perda LPJ APBD 2018

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat menyampaikan tanggapan Rancangan Perda LPJ APBD 2018 di rapat paripurna ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2019 di aula lantai 3 DPRD Kalteng. Jumat (12/7). (Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

    Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Sugianto Sabran memberi tanggapan terkait pandangan umum rancangan peraturan daerah atau perda laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun anggaran 2018.

Tanggapan ini Gubernur Sugianto Kalteng saat rapat paripurna ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2019 di aula lantai 3 DPRD Kalteng, Jumat (12/7).

Tanggapan pertama Sugianto berikan untuk menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra dan PAN pemerataan infrastruktur, rumah ibadah, perbaikan pemukiman, pengairan dan sarana air bersih.

“Terkait ini, kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap dan merata diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Gubernur muda ini menyebut, saat ini ada beberapa kegiatan yang harus dituntaskan sehingga banyak memerlukan dana.

“Hal ini dilakukan untuk memfungsikan fisik yang sedang dikerjakan. Ditahun mendatang, akan lebih fokus pada pekerjaan yang belum dilaksanakan skala prioritas,” lanjutnya.

Sementara itu terkait koordinasi antara kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang membidangi masing-masing teknis, Gubernur menyebut dapat dijelaskan bahwa dan rapat kerja antar SOPD sering dilakukan hampir setiap bulan sehingga kebutuhan pemanfaatan permasalah-permasalahan terkait dengan infrastruktur dapat diatasi dengan berkoordinasi.

Selanjutnya Gubernur menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat terkait pungutan-pungutan dalam penerimaan siswa baru.

“Saya telah menginstruksikan agar sekolah tidak boleh memungut biaya apapun untuk keperluan peserta didik baru, peran masyarakat dan dunia pendidikan melalui komite sekolah untuk membantu membiayai pendidikan dan bagi orang tua yang tidak mampu dapat diatasi dengan program kartu Indonesia pintar Provinsi Kalteng,” terang Gubernur.

Ditambahkan Gubernur, koordinasi dan sinergi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi dalam membangun pendidikan yang berkualitas dalam mutu dan akses pelayanan harus terus ditingkatkan tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Rapat paripurna ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2019 di aula lantai 3 DPRD Kalteng ini di hadiri oleh Kepala SOPD di lingkup pemerintah provinsi Kalteng dan dibuka langsung oleh ketua DPRD provinsi Kalteng R Atu Narang. (YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close