Gajih THL Sesuaikan Dengan UMK

Firdaus, anggota DPRD Kabupaten Katingan

Kasongan, Media Dayak

      Firdaus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan meminta kepada Pemkab Katingan agar gajih Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab setempat, yang sekarang hanya Rp 2 juta/orang/bulan disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten  (UMK) Katingan, yaitu sekitar Rp 2,9 juta/orang/bulan. Permintaannya ini diucapkannya kepada sejumlah media, Kamis (14/11).

Maksudnya, UMK yang dibuat oleh Pemkab Katingan itu jangan hanya diberlaku kepada karyawan swasta saja, tapi berlakukan pula kepada pegawai Pemkab Katingan yang berstatus THL.

Pasalnya, antara karyawan swasta dengan pegawai THL sama-sama pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jelasnya, jika ingin memberlakukan UMK kepada pihak perusahaan swasta, Pemkab sudah seharusnya memberikan contoh keypads pihak swasta, yaitu dengan memberlakukannya UMK di Pemkab setempat.

“Jangan hanya perusahaan swasta saja yang diwajibkan untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh Pemkab sendiri,” terangnya.

Bahkan, kalau perlu THL menurutnya juga diberikan hak yang sama dengan PNS, seperti tunjangan kinerja (Tukin). Karena, mereka (THL) baik dari sisi pekerjaannya maupun tanggung jawabnya nyaris sama. Bahkan, untuk kerjaan di lapangan yang sangat sering adalah THL.

“Seperti yang sering kita lihat, umtuk menagih retribusi di pasar-pasar dan pajak restoran dan rumah makan sering kita lihat adalah pegawai yang berstatus THL. Sangat jarang saya lihat yang berstatus PNS,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terkait dengan gajih dengan besaran Rp 2 juta/orang yang diterima oleh THL perbulannya, kalau mereka yang masih belum berkeluarga (bujangan) mungkin masih cukup.

Tapi, bagi mereka yang yang sudah punya isteri dan satu anak menurutnya sangat tidak mencukupi. Karena, selain dipergunakannya untuk makan sehari-hari selama satu bulan, juga membeli pulsa listrik (token) dan beberapa pengeluaran lainnya. Ditambah lagi pengeluaran iuran wajib BPJS setiap bulannya.

Meskipun berharap untuk menyesuaikan dengan UMK, namun dia juga meminta kepada THL agar meningkatkan kinerjanya.

Jangan hanya menuntut hak-nya saja, tapi kewajibannya pun harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Sehingga, kian tahun gajihnya akan semakin meningkat. Dan kalau kinerjanya meningkat, tidak menutup kemungkinan Pemkab pun akan meningkatkan pula kesejahteraan mereka.

“Intinya, Pemkab selain dapat menyesuaikan gajih THL dengan mengacu pada peraturan yang sudah dibuat oleh Pemkab sendiri, yaitu mengacu pada UMK, juga diberikan tukin, sama dengan PNS setempat. Karena UMK itu diberlakukan bukan hanya untuk karyawan swasta saja, tapi semua karyawan berstatus THL yang ada di pemerintahan,” tegas anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil ) Katingan II yang ini. (Kas)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close