Fraksi Golkar Minta Raperda PBBK Difokuskan Untuk Suku Dayak Kalteng

H.M. Rizal

Palangka Raya, Media Dayak

      Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H.M. Rizal, meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda), agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemeliharan Budaya, Bahasa dan Kesenian (PBBK) difokuskan hanya untuk suku Dayak di Bumi Tambun Bungai.

Menurutnya, saat ini masyarakat Suku Dayak belum memiliki regulasi yang sah secara hukum negara terkait Pemeliharaan Budaya, Bahasa dan Kesenian. Sehingga dengan difokuskannya Raperda ini, diharapkan Budaya, Bahasa maupun Kesenian Suku Dayak tetap terjaga kelestariannya.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar merasa Raperda ini tidak perlu dibuat dan diperuntukan secara universal, karena saat ini belum ada regulasi yang sah secara hukum negara terkait Pemeliharaan Budaya, Bahasa dan Kesenian daerah kita. Sehingga dengan difokuskannya Raperda ini, diharapkan Budaya, Bahasa maupun Kesenian Suku Dayak tetap terjaga kelestariannya.”Ucap Rizal, saat dibincangi Media ini di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (24/6) kemarin.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapik) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengungkapkan, apabila Raperda PBBK tidak di revisi, maka hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaksepahaman, sehingga Raperda PBBK tidak bisa secepatnya disahkan menjadi Perda.

“Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana Raperda ini bisa berpihak kepada masyarakat adat atau seluruh Suku Dayak yang tersebar di seluruh Kalteng ini. Apabila tetap diperuntukan secara Universal, atau bisa dikatakan selain Suku Dayak juga termasuk didalamnya, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaksepahaman yang mengakibatkan Raperda ini lambat untuk disahkan menjadi Perda. Jadi kita dari Fraksi Golkar meminta kepada Bapem Perda untuk segera merevisinya.”Pungkas anggota Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan ini.

Untuk diketahui, sebelumnya tim Pembentukan Raperda Inisiatif beserta 7 Fraksi DPRD Kalteng, telah menyetujui 5 Raperda Inisiatif yang salah satunya adalah Raperda PBBK, untuk dibahas ketahap selanjutnya dan disahkan menjadi Perda. Namun terdapat beberapa masukan dari sejumlah Fraksi agar Bapem Perda melakukan sedikit revisi dan akan segera dibahas dalam waktu dekat.(Nvd)a

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close