Fraksi Gerindra Sebut Adanya Kendala Dalam Penyusunan APBD

Muhammad Haris Fitriady  

Muara Teweh, Dayak Pos

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Haris Fitriady mengapresiasi penyampaian Raperda dan nota keuangan tentang APBD Perubahan Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2019.

“Karena, dengan segala bentuk dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksanakan hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi ekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti sulitnya lapangan kerja di daerah,” kata dia.

Dikatakannya, yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relative masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat.

“Tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang sangat dinamis dan perubahan undang-undang dan peraturan lainnya,” jelasnya.

Akan tetapi jelas haris, pihaknya akan tetap optimis terhadap berbagai dinamika yang terjadi, akan berhasil melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemkab Barito Utara dan DPRD Barito Utara serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat tentunya.

“Kami dan tentunya kita semua berharap, rancangan peraturan daerah dapat menjawab kebutuhan, masalah, baik kondisi saat ini dan yang akan datang dan akhirnya APBD tahun anggaran 2019 maupun perubahannya yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrument dan upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Utara dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini umumnya,” kata Juru Bicara, Fraksi Gerindra itu dalam Rapat Paripurna II Pemandangan Umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2019, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakannya, setelah mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati Batara tentang Raperda APBD Kabupaten Batara tahun anggaran 2019 pada sidang Paripurna sebelumnya, maka mereka dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan uutuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Pertama, agar pemerintah daerah melakukan langkah strategis guna meningkatkan APBD baik itu PAD, dana bagi hasil dan dana lainnya, sehingga pembangunan di kabupaten Barito Utara semakin meningkat. Kedua, koordinasi kepada pemerintah pusat sudah semestinya dilakukan secara insentif, baik ke kementerian keuangan maupun kementerian lainnya. Guna mendapatkan dana-dana ekstra seperti halnya dana DAK dan dana dari pusat lainnya,” ucap Haris.

Selain itu, proyek atau pekerjaan turap desa Rarawa tahun 2018 menjadi temuan BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan Tengah yang pada intinya harus mengembalikan dalam bentuk fisik atau pekerjaan, hal ini menjadi perhatian khusus serta pembiayaan atau pembayaran proyek multiyear agar bisa dijelaskan secara rinci. (lna)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close