DPRD Sumbar Studi Banding Terkait Rancangan Perda SOTK

Palangka Raya, Media Dayak

       Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan perwakilan perangkat daerah Sumbar.

Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Nano tersebut, disambut langsung oleh staf ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Endang Kusriatun di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (17/5).

Mewakili Sekretaris Daerah provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Staf ahli Gubernur  menyampaikan ucapan terima kasih kepada rombongan yang sudah menjadikan Kalteng sebagai tempat studi banding.

“Dari sini juga kita dapat memberikan pengetahuan dan kita juga mendapatkan masukan. Ya kami Sangat berterima kasih atas hal ini, semoga kedepannya ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak,”  terangnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar Arkadius menyebutkan Kedatangan pihaknya ke provinsi Kalteng untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalteng terhadap keberanian dari Pemerintah dalam merubah perda nomor 4 tahun 2016 menjadi perda nomor 1 tahun 2018.

Menurutnya hal tersebut membuat DPRD Sumbar melakukan studi banding ke Pemprov Kalteng, yang mana itu berkaitan dengan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Dalam penyampaiannya, Arkadius mengatakan bahwa keberanian ini harus dijadikan acuan untuk merubah Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang sudah ditetapkan oleh Sumatra Barat.

“Karena kami sedang menyusun perubahan perda nomor 8 tahun 2016 itu, maka dari itu kami melakukan kunjungan ke Pemprov Kalteng yang memang sudah berani merubah,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius menambahkan keberanian yang dilakukan Kalteng menjadi rencana strategis untuk kita kedepannya. Karena mereka merubah hal tersebut berdasarkan keperluan bukan keinginan, jadi ini patut menjadi pertimbangan.

“Perubahan OPD sesuai keperluan itu lah yang menjadi dasar kita dalam merubahnya. Pasalnya tidak semua daerah berani merubah ini termasuk kita,” ujarnya.

Mewakili rombongan dia juga menjelaskan sebenarnya dalam merubah ini berdasarkan aturan dari pusat minimal APBD Rp7 Triliun. “Namun Kalteng yang hanya mendapatkan APBD Rp5 Triliun sudah berani melakukan hal yang sangat strategis ini,” bebernya.

Arkadius menyatakan, dengan memisahkan Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sangat diapresiasi. Karena dengan APBD itu dapat membagi dua OPD keuangan.

Menurutnya, Sumbar saja yang sampai saat ini mendapatkan APBD Rp7 Triliun belum berani melakukan pemisahan terkait keuangan. Akan tetapi ini menjadi studi banding yang sangat bagus, mudah-mudahan dapat diterapkan di Sumbar. “Dasar studi banding ini yang akan kita ajukan kemendagri supaya dapat disetujui nantinya,” pungkasnya.(YM)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close