DPRD Kalteng Tanggapi Rencana Penghapusan Tenaga Honorer

H. Purman Jaya

Palangka Raya, Media Dayak

Adanya rencana penghapusan tenaga honorer dilingkup Pemerintah, mendapat perhatian dari kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya, wacana yang digelontorkan oleh Komisi II DPR-RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini tidak hanya sekadar menghapus tenaga honorer, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap juga akan dihapuskan secara bertahap.

Menurut anggota DPRD Provinsi Kalteng H.Purman Jaya, berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, pihak Komisi II DPR-RI, Kemenpan-RB dan BKN telah menggelar rapat dan salah satu hasil rapat tersebut adalah menyepakati penghapusan tenaga honore, dalam artian tidak akan ada lagi penerimaan dan untuk itu pemerintah hanya akan mengakui PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun disamping itu, dirinya mendukung upaya pemerintah dalam rangka melakukan penataan ulang birokrasi khususnya tenaga pegawai hanya saja harus ada solusi nyata agar para pegawai honorer tidak kehilangan pekerjaannya.

“Selama ini keberadaan tenaga honorer adalah untuk menutupi kekurangan pegawai dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah. Peranan mereka juga sudah sangat banyak membantu. Sekarang tidak ada penambahan jumlah pegawai, jadi kalau bisa tenaga honorer yang ada dijadikan pegawai P3K yang penting mereka diperkerjakan,” Ucap Purman Jaya,saat dibincangi Mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Rabu (13/2)

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan ini juga mengatakan, pihaknya juga tidak mempersoalkan sistem tenaga honorer dihapuskan hanya saja mereka yang menjadi tenaga honorer sebelumnya harus dipekerjakan kembali agar mereka memiliki penghasilan.

Selain itu, sambungnya, jangan sampai penghapusan tenaga honorer tersebut nantinya justru menimbulkan munculnya permasalahan seperti pengangguran di Kalteng sehingga harus ada upaya antisipasi dari para stakeholder terkait ditetapkannya kebijakan tersebut.

“Kalau memang penghapusan tenaga honorer itu salah satu upaya pemerintah dalam hal pembenahan birokrasi yang lebih baik tentu kita dukung, hanya saja mereka yang menjadi tenaga honorer juga diperhatikan agar jangan sampai menjadi pengangguran,”pungkas wakil rakyat asal Daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito selatan, Barito Utara dan Murung Raya ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close