DPRD Kalteng Ragukan Prosedur Penunjukan Bank BTN Simpan Anggran Pilkada

Foto : Y. Freddy Ering

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangamn DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sampai saat ini masih meragukan prosedur penunjukan Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyimpan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalteng yang akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2020 ini.

Menurut ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, anggaran dan Pemerintahan Y. Freddy Ering, masih banyak mekanisme yang patut jadi pertanyaan masyarakat. Bahkan dirinya juga menanggapi serius penjelasan dan klarifikasi Ketua KPU Kalteng dan Pimpinan BTN Cabang Palangka Raya di beberapa media yang menyatakan prosedur penyimpanan anggaran pilkada tersebut sudah sesuai mekanisme.

“Pada prinsipnya sesuai Keputusan KPU Pusat nomor 1452 tahun 2019 KPU Kalteng maupun Kabupaten/Kota memang boleh menunjuk Bank tertentu sebagai tempat menyimpan dananya di Bank yang memungkinkan untuk itu. Namun penunjukkan Bank dimaksud adalah melalui proses seleksi atau beauty contest oleh tim seleksi (Timsel) yang ditunjuk untuk itu,” Ucap Freddy, saat dikonfirmasi mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Kamis (27/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga menerangkan, timsel tersebut selanjutnya mengundang bank yang berpotensi untuk presentasi di hadapan timsel tentang jasa pelayanan dan nilai imbalan atau reward yang akan diterima  KPU Kalteng.

“Yang menjadi pertanyaan kita, dengan mekanisme seleksi apakah pihak KPU Kalteng melaksanakan seleksi atau beauty contest. Apakah telah mengundang Bank lain, selain BTN untuk presentasi di depan timsel?. Karena kita ketahui di Kalteng ada sekian bank-bank Nasional, Swasta dan daerah yang berpotensi, termasuk di dalamnya Bank Kalteng. Namun dari berbagai info yang layak dipercaya, konon bank-bank mengakui ada didekati orang KPU, bukannya mengundang untuk presentasi tapi sekedar diajak nego soal imbalan misalnya sekian unit kendaraan, uang dan lain-lain. Itu jelas-jelas tidak sesuai prosedur,”Tandasnya.

Selain itu, sambungnya, merujuk pada keputusan KPU Pusat nomor 1452 BAB II A pasal 1 huruf b, “Ditegaskan bahwa Bank yang ditunjuk harus dapat menjamin keamanan dan kelancaran pendistribusian dana penyelenggaraan pemilu kepala daerah paling jauh sampai tingkat Kecamatan.

“Pertanyaannya lalu mengapa Bank BTN yang dipilih? Jangankan tingkat kecamatan, kabupaten se Kalteng saja baru beberapa yang punya kantor cabang. Bandingkan dengan BRI atau Bank Kalteng yang jaringan kantornya ada cabang, cabang pembantu dank as sudah sampai pelosok Kalteng,”Ungkapnya.

Sedangkan terkait imbalan reward, sesuai Keputusan KPU Pusat nomor 1452, ada skala prioritas yaitu, hibah kantor, kalau belum punya. Kemudian operasional, jasa giro atau bunga deposito, dan prasarana. Artinya tidak ada secara eksplisit harus mobil. Kalau imbalan berupa aset kantor, tanah atau peralatan termasuk mobil prosedur nya dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Adapun kalau berupa dana harus langsung masuk kas negara/daerah.

“Kesimpulannya kami sangat meragukan statement Ketua KPU Kalteng,yang menyatakan bahwa penunjukan sudah dilakukakn sesuai prosedur yaitu Keputusan KPU Pusat nomor 1452. Selain itu melihat kenyataan proses yang berlangsung dan mengingat dana yang ditempatkan sedemikian besar yakni Rp250 miliar, saya menengarai  adanya yang masih terselubung dari kerjasama KPU Kalteng dengan Bank BTN tersebut,” pungkas Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close