Dorong Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah, Komisi I DPRD Kalteng kunjungi BPKAD Jatim

Jajaran Komisi I DPRD Kaltent, saat  berkunjung ke BPKAD Provinsi Jatim.(Media Dayak/Novan)

Palangka Raya, Media Dayak

Guna mendorong peningkatan tata kelola aset Pemerintah, kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya Komisi I, yang membidangi Hukum, anggaran dan Pemerintahan menggelar kunjungan kerja, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (6/2) kemarin.

Menurut ketua Komisi I DPRD Kalteng Y. Freddy Ering, kunjungan ini bertujuan untuk menyerap sekaligus kaji banding menyangkut sejumlah tata kelola, seperti aset, keuangan hingga permasalahan Perusahaan Daerah (Perusda) mengingat saat ini Provinsi Jatim merupakan salah satu Provinsi yang mampu melakukan pengelolaan secara maksimal.

“Dari hasil pertemuan, banyak yang harus kita pelajari dari tata kelola khususnya di aset maupun hibah di BPKAD Jatim. Bahkan untuk soal regulasi maupun implementasinya sendiri berjalan dengan sangat baik. Apalagi soal aset dianggap sangat penting, karena berpengaruh bagi opini BPK RI terhadap tata kelola keuangan provinsi Kalteng,”Ucap Freddy Ering, saat dikonfirmasi Mediadayak.co.id, melalui pesan Whatsapp, Jumat (7/2).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan Komisi I bersama pihak BKAD Provinsi Jatim, ada beberapa hal yang tentunya jadi perhatian. Salah satunya seperti seperti masalah hibah,dimana hibah tersebut benar-benar harus diatur sesuai dengan regulasi serta tindaklanjut positif.

“Di Jatim hibahnya juga konsisten, ketika ada usulan dari SOPD atau institusi lainnya, bisa diproses. Artinya tidak serta merta meminta hibah, dikarenakan kalau terus menerus dilakukan, aset bisa habis,”Ujarnya.

Selain itu, sambung Freddy, pembelajaran lain yang perlu jadi perencanaan, seperti tidak boleh menumpuknya aset-aset yang ada, atau yang rusak. Hal itu wajib ditindaklanjuti, agar tidak menjadi beban bagi daerah. Bahkan berdampak, pada neraca anggaran.

Sedangkan untuk soal Perusda, BPKAD Jatim membuat terobosan peleburan menjadi satu Perseroan Terbatas (PT). Sebut saja karena lima perusda dianggap kurang berkontribusi bagi daerah, maka disatukan pada PT agar berjalan maksimal. Selain itu memang pada umumnya Bank Jatim sendiri juga sebagai penyumbang deviden terbesar, layaknya Bank Kalteng.

“Kita juga harus banyak belajar untuk urusan restrukturisasi terhadap perusda, dimana walaupun Bank Jatim masih sebagai perusda dengan penyumbang terbesar,”Pungkas Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Untuk diketahui, kunjungan kerja jajaran Komisi I DPRD Kalteng ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Y Freddy Ering, Wakil Ketua H.Muhajirin, Sekretaris Sirajul Rahman,  anggota H.Sugiyarto, Ferry Khaidir, Toga HN Nadeak, Hj Rusita Irma, Irawati dan Sinar Kamala. Turut mendampingi  Dirut Bank Kalteng dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close