Dewan Minta Pasokan Air Bersih dan Sengketa Lahan Jadi Perhatian Pemerintah

Foto : Ferry Khaidir

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan serta menindaklanjuti berbagai usulan, yang disampaikan masyarakat, pada saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat.

Menurut anggotq DPRD Kalteng Ferry Khaidir, salah satu aspirasi yang diharapkan masyarakat agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah usulan terkait bantuan ketersedianan air bersih dan penyelesaian sengketa lahan. Pasalnya, kedua hal tersebut merupakan hal yang cukup vital.

“Kami selaku Legislatorz, cukup banyak mendengar serta menerima informasi terkait aspirasi masyarakat, khususnya di beberapa wilayah yang berharap agar adanya bantuan dari pemerintah untuk ketersediaan air bersih serta penyelesaian sengketa lahan. Salah satunya seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat Selat, Kabupaten Kotim, kita menerima aspirasi menyangkut kebutuhan air bersih. Kondisi ini bisa dikatakan cukup vital, mesti mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” Ucap Ferry, saat dikonfirmasi Dayak Pos, melalui pesan Whatsapp, pekan lalu.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini juga mengatakan, masalah air bersih sangat berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, kedepan masalah ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah melalui instansi terkait.

Kemudian, ada juga usulan, menyangkut pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Masyarakat disana bisa dikatakan menginginkan adanya optimalisasi usaha kecil lingkup masyarakat, dengan harapan peningkatan ekonomi yang baik. Persoalan lain yang juga kerap dikemumakan adalah sengketa lahan, khususnya di wilayah utara Kotim. 

“Kondisi ini wajib menjadi perhatian bersama, baik pemerintah dan unsur penting lainnya, mengingat investasi menjadi salah satu penunjang kemajuan pembangunan. Artinya jangan sampai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, memicu sengketa antar unsur yang ada, karrna bisa dimediasi serta diselesaikan dengan baik antar pihak terkait. Jangan ada gejolak sosial atau persoalan negatif lainnya baik di lingkup masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan,” Tegas anggota Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi Hukum, anggaran dan Perundang-undangan ini.

Selain itu, sambung Ferry, problem lain yang juga sering disampaikan, seperti masalah ketenagakerjaan di perusahaan sawit. Dirinya berharap agar persoalan semacam itu, juga mesti mendapat perhatian.

“Terpenting juga pihak perusahaan juga wajib menyejahterakan karyawannya, berdasarkan aturan serta undang-undang yang berlaku,” pungkas Politisi Muda dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close