Dewan Berharap Layanan Pajak Jangkau Wilayah Pelosok Desa

Anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir

Palangka Raya, Media Dayak

Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan Pajak hingga wilayah-wilayah pelosok Desa. Pasalnya, dalam sebuah instansi, pelayan menjadi sebuah instrumen penting sebagai ujung tombak di lingkup masyarakat, dimana Keberadaannya sendiri tidak hanya berdampak pada persepsi publik, namun juga menjadi tolak ukur keberhasilan.

Menurut anggota DPRD Kalteng Ferry Khaidir, banyak konstituen yang mengharapkan pembayaran pajak, bisa dilakukan hingga ke pedesaan. Salah satunya seperti pembayaran pajak kendaraan, yang notabene dilaksanakan jajaran Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) di daerah, pelayanan juga mendapat harapan tidak hanya mencakup di perkotaan saja, namun juga pelosok pedesaan.

“Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan menyangkut pelayanan Samsat, khususnya hingga ke desa-desa, dimana banyak masyarakat yang mengharapkan layanan tersebut ditindaklanjuti di wilayah mereka,” Ucap Ferry, saat dibincangi Mediadayak.co.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Kamis (26/3).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengungkapkan, harapan tersebut, kerap disampaikan oleh masyarakat pada saat dirinya melaksanakan kunjungan ke dalam daerah, dimana masyarakat berharap adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) pembantu, yang bisa memberikan pelayanan serta memungut pajak di wilayah setempat. Artinya warga tidak lagi harus menempuh jarak cukup jauh, ke pusat kota untuk membayar pajak atau persoalan administrasi lainnya.

Selain itu, yang juga penting untuk diwujudkan seperti perlunya mobil keliling, yang siap melayani masyarakat terkait kewajiban membayar pajak tersebut.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga menilai, di pelosok pedesaan maupun kecamatan/kelurahan yang ada, jumlah penduduk atau wajib pajak juga sangat banyak.

“Melalui konsep-konsep seperti ini, secara tidak langsung jemput bola yang dilakukan pemerintah, berdampak positif bagi antusias masyarakat dalam membayar pajak, bahkan tidak ada lagi rasa malas atau enggan dengan alasan atau kendala jarak tempuh jauh, dalam hal membayar pajak sebagai kewajiban masyarakat,” Pungkas anggota Komisi I, yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close