Dana Pilkada Dipastikan Mengerucut

Fahrizal Fitri

Palangka Raya, Media Dayak

Dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang, dipastikan mengerucut dari perhitungan awal yang diperkirakan mencapai Rp 553 miliar.

Setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pihak penyelenggara melakukan pembahasan, terdapat pengurangan dari usulan yang sebelumnya disampaikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan Rp 356 miliar, hanya akan dialokasikan Rp 250 miliar. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Rp 122 miliar dialokasikan Rp 65 miliar, selanjutnya pengamanan Polda yang diusulkan Rp 71 miliar, kemungkinan hanya dialokasi Rp 40 miliar dan Korem 102/Pjg mengusulkan Rp 2 miliar tidak mengalami perubahan.

“Anggaran ini masih perlu dibahas lagi karena belum final. Karena untuk Bawaslu juga akan mengusulkan tambahan lagi pada Rp 115 miliar. Maka dari itu, untuk anggaran Pilkada terus dibahas,” kata Fahrizal Fitri, Kamis (26/9)

Sekda mengungkapkan, jumlah nominal yang ditetapkan tersebut memang belum final karena masih akan dilakukan pembahasan lagi. Pemerintah bersama pihak penyelenggara tentunya akan menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawal pelaksanaan Pilkada.

“Kami masih melihat apakah usul-usulan ini secara nominatif memang merupakan angka-angka yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara. Nanti kita akan sepakati bersama berapa besarannya,” ucapnya.

Meski sudah ada nominal yang akan dialokasikan,pihanknya mengakui,pemerintah tetap mempersilakan pihak penyelenggara menyampaikan usulan penambahan. 

Sekda memastikan jika yang diusulkan tersebut memang dibutuhkan, sudah barang tentu usulan tersebut akan diakomodir dan dipertimbangkan. Kendati demikian, pemerintah juga mengingatkan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilasanakan oleh penyelenggara harus diefisiensikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena APBD Kalteng tahun ini dengan adanya penyelenggaraan Pilkada, tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lain. Jadi kalau ada kegiatan yang bisa diefisiensikan, ya harus dilakukan,” pungkasnya.(Yth/Lsn)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close