Bupati Sakariyas Minta Wajib Pajak Sampaikan SPT

Beberapa kepala OPD lingkup Pemkab Katingan saat menghadiri acara pekan panutan P3 di ruang rapat Bupati Katingan.(Media Dayak/Ist) 

Kasongan, Media Dayak

Bupati Katingan Sakariyas meminta wajib pajak di Kabupaten Katingan agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunansebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan yang telah ditentukan, dan juga melunasi pajaknya jika masih ada yang belum dibayar. Permintaan ini disampaikannya kepada Badan, orang pribadi dan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.

“Karena, kontribusi pajak yang telah anda bayarkan mempunyai peran penting untuk menunjang pembangunan, khususnya pembangunan daerah Kabupaten Katingan,” kata Sakariyas dalam sambutannya pada acara Pekan Panutan PBB P3 di ruang rapat Bupati setempat, kemarin.

Khusus kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab setempat, Sakariyas berharap agar menginstruksikan kepada seluruh bawahan masing-masing untuk segera menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi melalaui e-Filling, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat  Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Nomor SE-08/2015 Tentang kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh wajib orang pribadi oleh ASN/Anggota TNI/Polri melalui e-Filling.

Sedangkan batas waktu penyampaian dan pembayarannya, bupati Katingan mengacu pada Undang Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, setiap tahun mulai dari bulan Januari hingga April para wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan dengan batas waktu menyampaikan pada tanggal 31 Maret dan batas waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan pada 30 April.

Selanjutnya dia juga menjelaskan tentang penggunaan pajak yang telah dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah, yaitu merupakan tulang punggung penerimaan Negara dalam membiayai kegiatan kegiatan operasional Negara.

Sakariyas menyatakan, pajak menempatkan porsi yang cukup besar dalam sumber penerimaan Negara, di mana pajak yang telah dikumpulkan akan dipergunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk layanan publik, subsidi dan pertahanan keamanan.

“Selain itu, pajak digunakan pula untuk pembiayaan fasilitas umum, keperluan di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain serta untuk dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” sebut Bupati . (Kas/aw))

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close