Bupati Harapkan TPP dapat segera direalisasikan

TEKEN DOKUMEN-Bupati Barito Utara H Nadalsyah teken dokumen terkait tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Barito Utara, Rabu (12/2).(Media Dayak/diskominfosandi barut)

Muara Teweh, Media Dayak

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, dimana pelaksanaannya paling lambat 2 tahun setelah ditetapkan peraturan tersebut. PP Nomor 12 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2019, pada pasal 58 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) telah menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara (Perbup) Nomor 2 tahun 2019 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Tetapi peraturan tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang terbaru. Sehingga sampai saat ini, PNS di lingkungan Pemkab Barito Utara belum menerima tambahan penghasilan PNS (TPP) tahun 2020.

Terkait hal tersebut Bupati Barito Utara, H Nadalsyah memerintahkan kepada Asisten Administrasi Umum, Ir Inriaty Karawaheni, Kepala DPPKA Drs Jufriansyah, Kepala Diskominfosandi M Iman Topik, Kabag Organisasi dan Kabag Pemerintahan Setda serta pejabat DPKA dan Bagian Organisasi untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran tunjangan daerah/tambahan Penghasilan PNS (TPP) untuk para ASN di lingkungan Pemkab Barito Utara tahun anggaran 2020.

Kepala DPKA, Kabag Organisasi dan pejabat DPKA serta Bagian Organisasi menemui Kepala DPKA Provinsi Kalteng, H Nuryakin. Kepala DPKA Kalteng menyampaikan permintaan persetujuan Pemkab Barito Utara untuk berkonsultasi dan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Sedangkan Asisten Administrasi Umum dan Kepala Diskominfosandi serta Kabag Pemerintahan Setda menyusul Bupati Barito Utara di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, H Nadalsyah memerintahkan agar permasalahan keterlambatan pembayaran TPP dapat segera diselesaikan.

“Konsultasikan dan koordinasikan dengan baik, agar TPP dapat segera dibayarkan,” kata Bupati Barito Utara. Selain itu, H Nadalsyah mengharapkan agar rancangan peraturan yang dibuat terkait TPP dapat disetujui oleh Kemendagri dan Kemenkeu.

“Tentunya kita berharap agar peraturan yang dibuat nantinya dapat disetujui, sehingga di tahun-tahun berikutnya TPP dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu,” kata bupati Barito Utara.(lna/Lsn)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close