87 Persen Masyarakat Kalteng Sudah Teraliri Listrik

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng Rapat Paripurna ke 11, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 dalam agenda jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap dua Raperda Provinsi Kalteng di Gedung DPRD Kalteng, Senin (24/2). (Media Dayak/Yanting)

Palangka Raya, Media Dayak

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD khususnya desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dengan merelokasi bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Hal tersebut di sampaikan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri Kalteng saat Rapat Paripurna ke 11, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 dalam agenda jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap dua Raperda Provinsi Kalteng di Gedung DPRD Kalteng, Senin (24/2).

“Hal ini dapat dilihat meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) dalam 4 Tahun terakhir dari Tahun 2015 hanya sebesar kurang lebih 70 persen sampai di Triwulan Keempat Tahun 2019 sudah mencapai angka kurang lebih 87 persen telah berlistrik,” urai Gubernur menjawab pertanyaan dari Fraksi PDIP terkait pelayanan di bidang energi terutama bagi masyarakat di pedesaan/pinggiran dan nelayan.

Pihaknya mengakui, memang masih banyak yang perlu lakukan bersama untuk mendapatkan rasa keadilan dalam hal pemerataan energi, oleh karena itu salah satu upaya pihaknya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membentuk suatu regulasi di bidang energi melalui Raperda yang akan bahas bersama ini nantinya.

Lebih lanjut, Gubernur menjawab terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) permasalahan yang hadapi kurang lebih sama yaitu permasalahan geografis.

“Wilayah Kalteng yang sebagian besar di daerah pedesaan yang termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), maka Program Sub Penyalur BBM merupakan salah satu alternatif solusi yang tepat untuk mengimplementasi ketersediaan energi (Bahan Bakar Minyak),” bebernya.

“Diperlukan peran serta Pemerintah Daerah khususnya di wilayah Kabupaten/Kota agar mengiventarisasi wilayah pedesaan yang termasuk dalam daerah 3 T, serta mengusulkan wilayah tersebut ke Pemerintah Pusat agar dapat dimasukan dalam program sub penyalur Bahan Bakar Minyak sehingga mendapatkan HET yang memadai dan membantu perekonomian masyarakat di wilayah tersebut,” pungkasnya.(Ytm/Lsn)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close