7 Fraksi DPRD Kalteng Sepakat 2 Raperda Usulan Pemerintah Segera Dibahas

Ilustrasi Gedung DPRD Kalteng

Palangka Raya, Media Dayak

Menindaklanjuti penyampaian Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah, terkait Rencana Umum Energi Daerah dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebanyak 7 Fraksi DPRD Kalteng menyetujui 2 Raperda usulan Pemerintah ini untuk segera di bahan oleh pihak DPRD bersama tim eksekutif.

7 fraksi DPRD Kalteng tersebut diantaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang disingkat FGP4H.

Dalam Rapat Sidang Paripurna ke-10 DPRD Kalteng, masa persidangan I tahun sidang 2020, disebutkan Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalteng, disusun berdasarkan  Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2007 tentang energi, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta materi mengacu pada Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang RUEN.

Sementara itu, RUED-P Kalteng merupakan kebijakan Pemprov mengenai rencana pengolahan energi pada tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN, yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

“Hal ini menjadikan RUED-P Kaltent menjadi strategis posisinya, mengingat hal ini juga menjadi kebutuhan dan jaminan bagi masyarakat, serta menjadi daya tarik bagi investor yang akan memberikan jaminan keberlangsungan investasi mereka. Namun yang paling penting RUED-P ini akan menjamin pasokan energi di Kalimantan Tengah,” ucap Legislator dari Fraksi Partai NasDem Niksen S. Bahat, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, kemarin.

Di sisi lain, Anggota DPRD Kalteng Heri Santoso dalam penyampaian pandangan umum fraksi Partai Demokrat khusunya terkait pengelolaan barang milik daerah mengatakan, bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

“Tentunya fraksi Partai Demokrat berharap agar Raperda ini apabila sudah disahkan menjadi Perda, dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mendapat pengawalan serius dari Pemerintah Daerah, agar aset-aset yang berada diluar daerah dapat terpelihara dengan baik, serta dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat umum, khususnya sebagai bentuk penyediaan pelayanan Pemerintah,” pungkasnya.(Nvd)

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close