63 Para Kades Diajari Tangani Masalah dengan Satwa Liar

SOSIALISASI KONFLIK DENGAN SATWA LIAR-Sekda Barito Utara Ir H Jainal Abidin saat menghadiri sosialisasi konflik dengan satwa liar. Sekda foto bersama 63 Kepala Desa yang ikut dalam kegiatan tersebut, di aula JnB Hotel, Selasa (26/3).(Media Dayak/Lana)

Muara Teweh, Media Dayak

          Guna menghindari terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kabupaten Barito Utara (Barut), mensosialisasikan cara menangani masalah (konflik dengan satwa liar) kepada 63 kepala desa (Kades), Selasa (26/3) di aula JnB Hotel Muara Teweh. Kegiatan itu dibuka Sekda Barito Utara Ir H Jainal Abidin MAP.

Sekda Barito Utara Ir H Jainal Abidin, menyatakan melalui sosialisasi penanganan konflik manusia dengan satwa liar, warga desa bisa menghindari kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan satwa liar. “Biar masyarakat mengetahui aturan dan cara memperlakukan tumbuhan dan satwa liar,” ucap  Sekda H Jainal Abidin.

Menurut Jainal, pada tahap tertentu konflik antara manusia dan satwa liar dapat merugikan semua pihak. Kerugian secara umum, misalnya tanaman pertanian dan atau perkebunan rusak, pemangsaan ternak, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa manusia. Pada sisi lain menyebabkan kematian satwa liar. “Itu semua terjadi akibat penanggulangan konflik yang salah,” sebutnya.

Sekda menambahkan, konflik antara manusia dan satwa liar cenderung meningkat akhir-akhir ini. Bahkan di Kabupaten Barito Utara, seekor hewan yang dilindungi masuk ke dalam areal permukiman warga. Para kades perlu memiliki kesamaan pemahaman, persepsi, langkah, dan komitmen menanggulangi konflik antara manusia dengan satwa liar. 

Sementara Kepala SKW III BKSDA Muara Teweh, Nizar Ardhanianto, mengatakan kegiatan ini merupakan tindaklanjut kejadian orang utan masuk wilayah perkampungan di Desa Lampeong I, Kecamatan Gunung Purei dan buaya masuk ke Sungai Butong, Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan.

Menurutnya, BKSD merasa perlu menyosialisasikan penanganan konflik, sehingga aparat dan warga desa tidak salah menangani. “Satwa-satwa yang masuk ke wilayah penduduk merupakan satwa yang dilindungi. Kami mengundang 63 kades di Kabupaten Barito Utara, karena kami menilai daerahnya berbatasan langsung dengan hutan, sehingga rawan terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia,” ujar Nizar.(lna/Lsn) 

image_print
Menampilkan lebih banyak
Close